Bey Minta Efisiensi Anggaran Tak Pengaruhi Layanan Publik, ASN Didorong Kerja Maksimal

Pernyataan ini disampaikan Bey usai rapat tindak lanjut terkait efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 di kantor Bappeda Jabar, Kota Bandung, pada Senin (17/2/2025).

"Perlu juga diperhatikan betul jangan sampai efisiensi ini ada pelayanan kepada masyarakat berkurang itu tidak boleh," ujar Bey.

Dia menekankan bahwa kebijakan efisiensi anggaran harus tetap memperhatikan kualitas pelayanan publik dan tidak mengganggu indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah.

Saat ini, Pemprov Jabar tengah mematangkan detail poin-poin pada APBD 2025 agar sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Saya ingin ingatkan jadi walaupun fokus saat ini adalah efisiensi ataupun relokasi, tapi jangan ditinggalkan tugas-tugas rutin," terang Bey.

Bey juga meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemprov Jabar untuk selalu bekerja maksimal, meskipun ada sejumlah fasilitas kedinasan yang terkena dampak dari efisiensi anggaran ini.

Lebih lanjut, akan ada penataan secara bertahap terhadap seluruh pegawai di Pemprov Jabar, yang akan diintegrasikan antara perangkat daerah, Badan Kepegawaian Daerah (BKD), hingga Badan Kepegawaian Nasional (BKN).

"Jadi tidak boleh kinerjanya berkurang karena ada efisiensi, iya, tapi kinerja tetap maksimal," pungkasnya.