Dedi Mulyadi: Pengusaha Sudah Bayar Pajak Masih "Dipajakin" Proposal

"Untuk apa? Agar mereka tidak ngeluh-ngeluh," kata Dedi pada unggahan di akun YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel dan dikonfirmasi ulang Kompas.com, Sabtu (22/2/2025).

Menurut dia, pengusaha sudah capek dan lelah, serta harus membayar pajak. Namun kadang-kadang "dipajakin" juga.

"Setelah itu dia harus bayar apa lagi? Desa bikin proposal, kecamatan bikin proposal, ormas bikin proposal. Jika tak dikasih didemo," jelas Dedi.

Padahal, lanjut dia, para pengusaha sudah bayar pajak kepada negara. Mereka sudah menyerap tenaga kerja.

Dedi mengatakan, negara harus membuat para investor menjadi nyaman. Untuk itu dia berani mengalokasikan pembiayaan dari Pemprov untuk membangun ketenangan dan ketertiban masyarakat Jawa Barat

"Harga ketenangan itu mahal," tegas dia.

Dedi mengaku sedih ketika ada tukang jagung dari Tasik, tangannya dipukul seseorang pakai gir kendaraan hingga patah. Pedagang ini tidak bisa berobat karena tidak memiliki BPJS.

Kerugian lainnya yang dialami, pedagang itu kehilangan mata pencaharian selama 6 bulan ke depan karena tangannya patah.

"Negara harus hadir. Tidak boleh lagi ada kejadian seperti itu. Saya, pemerintah provinsi bersedia mengeluarkan uang demi ketenangan rakyat Jawa Barat," tegas Dedi.

Menurut dia, kerangka seperti ini harus dibuat ke depan. Kalau sudah seperti itu, maka terwujud Gemah Ripah Repeh Rapih.

"Rakyat merasa nyaman. Saat sakit negara hadir mengobati, di jalan dilindungi, sekolah anaknya dijamin oleh negara, pekerjaannya tersedia," kata Dedi.