Dedi Mulyadi Alihkan Mobil-mobil hingga Motor Dinas untuk Pelayanan Masyarakat

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menginstruksikan pendistribusian kendaraan dinas yang tidak terpakai di Gedung Pakuan, Kota Bandung, ke sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Langkah ini bertujuan untuk menunjang operasional pelayanan masyarakat secara lebih optimal.

Salah satu kendaraan dinas yang akan dialihfungsikan adalah Mercedes-Benz Sprinter, yang rencananya akan diubah menjadi ambulans atau rumah sakit berjalan.

Dedi meminta Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, untuk segera merealisasikan perubahan tersebut.

"Pak Sekda, oleh Bapak ini dialokasikan, ini ubah jadi mobil rumah sakit," ujar Dedi.

"Yang ada pemeriksaan jantung, pemeriksaan ibu hamil, kalau perlu bisa mendeteksi kanker di sini, pemeriksaan darah," lanjutnya.

Kendaraan Dinas Dialihkan untuk OPD

Menurut Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jabar, Adi Komar, total ada 16 unit kendaraan roda empat dan lima unit kendaraan roda dua yang sebelumnya digunakan untuk kegiatan gubernur, pengawalan, serta operasional staf administrasi Gedung Pakuan.

Kini, kendaraan tersebut akan didistribusikan ke OPD yang membutuhkan, seperti Dinas Perhubungan (Dishub) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Sesuai arahan dari Pak Gubernur, sebagian besar didistribusikan. Pak Gubernur hanya memakai satu, yaitu mobil Innova Zenix," ujar Adi saat dihubungi, Senin (24/2/2025).

Beberapa kendaraan roda dua yang akan dialihkan termasuk merek-merek premium seperti Royal Enfield dan BMW.

Sebelumnya, kendaraan tersebut digunakan oleh gubernur untuk blusukan ke daerah pelosok yang sulit dijangkau oleh mobil.

"Itu semuanya digunakan untuk operasional kedinasan Pak Gubernur mengunjungi beberapa tempat yang tidak bisa dijangkau kendaraan roda empat, digunakan roda dua," kata Adi.

Efisiensi dan Optimalisasi Anggaran

Gubernur Dedi Mulyadi menilai langkah ini bukan semata-mata penghematan anggaran, melainkan upaya optimalisasi aset yang sudah ada agar lebih bermanfaat bagi masyarakat.

"Hakikatnya mengoptimalkan pos anggaran mana yang perlu di-support dan diprioritaskan," ucap Adi Komar.

"Jadi dengan distribusi kendaraan, Pak Gubernur ingin mengoptimalkan kendaraan yang ada itu untuk operasional, semisal Satpol PP di-support kendaraan roda dua dan Dishub untuk daya jelajah yang lebih luas," tuturnya.

Adi menambahkan, proses distribusi ini tidak menyalahi aturan, mengingat hanya fungsinya yang dialihkan sesuai dengan kebutuhan OPD yang lebih membutuhkannya.

Pendistribusian kendaraan dinas tersebut pun akan dilakukan secepatnya.

"Distribusi secepatnya," tuturnya.

(Penulis Kontribur Bandung Kompas.com: Faqih Rohman Syafei)