Yakin Sungai-sungai di Jabar Sudah Disertifikatkan, Dedi Mulyadi: Berani Taruhan

Dalam pernyataannya kepada awak media di Lanud Husein Sastranegara, Kota Bandung, pada Selasa (11/3/2025), Dedi menegaskan pentingnya melakukan pengecekan lebih lanjut terkait masalah ini.

"Pokoknya se-Jabar mah sudah. Wani (berani) taruhan saya sudah disertifikatkan," ujar Dedi.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana untuk menindak pihak-pihak yang melakukan sertifikasi sungai, karena tindakan tersebut melanggar aturan.

Menurut Dedi, sungai seharusnya tidak dimiliki secara pribadi, melainkan dikelola oleh pemerintah melalui tiga badan yang telah dibentuk, yaitu Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perusahaan Jasa Titipan (PJT), dan Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).

"Ini jadi milik perorangan berarti ada alih fungsi sertifikat yang tidak tepat. Ada jalur hukumnya nanti kewenangan Menteri ATR," jelasnya.

Terkait kasus sungai di Bekasi, Dedi menyatakan akan meminta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, untuk mencabut sertifikat yang telah dikeluarkan.

Permintaan tersebut akan disampaikannya secara langsung dalam agenda Rapat Koordinasi Evaluasi Tata Ruang bersama menteri dan seluruh kepala daerah Jabar di Pemkot Depok pada hari yang sama.

Meski demikian, Dedi mengaku belum mengetahui jumlah pasti sungai di Bekasi yang telah disertifikatkan menjadi milik perorangan.

"Kita belum data tapi nanti, hari ini akan bahas dengan Menteri ATR dan saya akan meminta untuk dicabut," pungkasnya.

Temuan Gubernur Dedi di Bekasi

Sebelumnya, Dedi mendapati bahwa tanah di sekitar sungai di Bekasi telah berubah menjadi permukiman dan bahkan telah bersertifikat sebagai hak milik perorangan saat meninjau proyek normalisasi.

"Saya lagi di Kali Bekasi, tadinya kita mau segera ke Sungai Cikeas, pertemuan dengan Sungai Cileungsi dan Bekasi. Tapi alat berat gak bisa berjalan ke sana karena bibir Sungai Cikeas sudah bersertifikat dan berubah jadi rumah," ujar Dedi dikutip dari akun Tiktok-nya, Senin (10/3/2025).

Kondisi ini membuat pelebaran sungai tidak bisa dilakukan tanpa adanya pembebasan lahan.

Menanggapi temuan ini, Dedi berencana untuk bertemu dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahin guna membahas tata ruang wilayah tersebut.