Salin Artikel

Dedi Mulyadi Minta Pelebaran Jalan di Bekasi Ditunda, Prioritaskan Normalisasi Sungai

Dalam pertemuan tersebut, ia mendengar langsung aspirasi warga yang mengeluhkan rencana pelebaran jalan di kawasan itu.

Menanggapi keluhan warga, Dedi meminta Bupati Bekasi untuk menunda proyek pelebaran jalan dan mengutamakan normalisasi sungai terlebih dahulu.

Menurutnya, jika jalan diperlebar sebelum sungai diperbaiki, maka aliran air akan semakin menyempit, penuh dengan bangunan dan sampah, yang pada akhirnya akan menyebabkan banjir.

"Jadi ada rencana pelebaran jalan setelah Lebaran. Mohon Pak Bupati agar pekerjaan ditunda. Kita normalisasi sungai terlebih dahulu, kita lebarkan sungai, perdalam sungai, baru kita pikirkan pelebaran jalan. Karena kalau pelebaran jalan dilakukan lebih dulu, sungai menyempit, dipenuhi bangunan dan sampah, maka warga menderita dan terjadi banjir," ujar Dedi Mulyadi dalam akun TikTok Kang Dedi Mulyadi yang dikonfirmasi Kompas.com, Rabu.

Ia juga mengimbau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bekasi untuk menunda proyek tersebut demi kepentingan warga.

"Buat Pemkab Bekasi, PUPR Bekasi, mohon kegiatan ditunda, kita normalisasi sungai dulu," tegasnya.

Dalam pertemuan tersebut, beberapa warga juga meminta agar sungai di kawasan tersebut segera dilebarkan untuk mengurangi risiko banjir.

Menanggapi hal itu, Dedi memastikan bahwa Pemprov Jawa Barat akan melakukan pelebaran sungai, tetapi meminta agar proyek pelebaran jalan ditunda sementara waktu.

Saat bertemu dengan warga di sekitar Kali Gabus, Dedi mendapat laporan bahwa banjir yang terjadi sebelumnya mencapai ketinggian sekitar 1,5 meter.

Warga mengungkapkan bahwa penyebab utama banjir adalah saluran air yang tertutup oleh bangunan dan tumpukan sampah.

Dedi juga menyoroti dugaan adanya kabar oknum Perum Jasa Tirta (PJT) yang menyewakan tanah di kawasan DAS Bekasi, meskipun ia belum bisa memastikan kebenarannya.

"Ini adalah kewenangan milik PJT. Saya mendapat kabar yang belum tentu kebenarannya, katanya ada oknum PJT yang menyewakan tanah di DAS," ungkapnya.

Untuk itu, Dedi meminta pihak PJT II agar berkolaborasi dalam membenahi DAS Bekasi guna mencegah banjir di masa mendatang.

"Mari sama-sama membenahi DAS di Bekasi. Jangan biarkan ini terjadi. Kita sebagai pejabat negara sudah berusaha dengan baik untuk membenahi DAS agar mencegah banjir terulang kembali," pungkasnya.

Dengan adanya perhatian dari Pemprov Jawa Barat, masyarakat berharap upaya normalisasi sungai dapat segera dilakukan agar risiko banjir dapat diminimalkan.

https://bandung.kompas.com/read/2025/03/12/122905478/dedi-mulyadi-minta-pelebaran-jalan-di-bekasi-ditunda-prioritaskan

Terkini Lainnya

Jelang Nataru, KAI Edukasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang Surabaya Gubeng
Jelang Nataru, KAI Edukasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang Surabaya Gubeng
Regional
Angka Stunting Jember Tertinggi Se-Jatim, Pemkab Gaspol Program Pencegahan
Angka Stunting Jember Tertinggi Se-Jatim, Pemkab Gaspol Program Pencegahan
Regional
Tersangka dari Balai Kota
Tersangka dari Balai Kota
Regional
Saat Ungkapan 'Anak-anak Harus Hidup Lebih Baik dari Orangtua' Terngiang di Pikiran Gus Fawait...
Saat Ungkapan "Anak-anak Harus Hidup Lebih Baik dari Orangtua" Terngiang di Pikiran Gus Fawait...
Regional
Berdesakan, Lama, dan Kurang Sat Set, Dirasakan Generasi Milenial hingga Z saat Naik Angkutan Kota
Berdesakan, Lama, dan Kurang Sat Set, Dirasakan Generasi Milenial hingga Z saat Naik Angkutan Kota
Regional
Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
Regional
Gus Fawait: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab soal Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Gus Fawait: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab soal Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Regional
Ini Solusi Gus Fawait Mengentaskan Warga Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Ini Solusi Gus Fawait Mengentaskan Warga Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Regional
Warga Tinggal di Tengah Lahan BUMN Disebut Sejahtera, Bisa Beli Mobil dan Umrah
Warga Tinggal di Tengah Lahan BUMN Disebut Sejahtera, Bisa Beli Mobil dan Umrah
Regional
Warga di Tengah Lahan BUMN Bisa Dapat Bantuan 'CSR', tapi Harus Ajukan Proposal Dulu
Warga di Tengah Lahan BUMN Bisa Dapat Bantuan "CSR", tapi Harus Ajukan Proposal Dulu
Regional
Kisah Habibie-Ainun Versi Miskin Ekstrem di Ujung Bukit Perhutani...
Kisah Habibie-Ainun Versi Miskin Ekstrem di Ujung Bukit Perhutani...
Regional
Warga Miskin Ekstrem di Lahan BUMN Pakai Panel Surya untuk Penerangan
Warga Miskin Ekstrem di Lahan BUMN Pakai Panel Surya untuk Penerangan
Regional
Saniman dan Gira: Hidup Serabutan di Lahan BUMN, Menunggu Reforma Agraria
Saniman dan Gira: Hidup Serabutan di Lahan BUMN, Menunggu Reforma Agraria
Regional
Di Persimpangan Sawit, Gajah Tesso Nilo Makin Terhimpit
Di Persimpangan Sawit, Gajah Tesso Nilo Makin Terhimpit
Regional
Demi Dapat Internet, Warga Padati Kantor Bupati Aceh Tengah: Ada Mahasiswa Kerjakan Tugas, atau Hubungi Keluarga
Demi Dapat Internet, Warga Padati Kantor Bupati Aceh Tengah: Ada Mahasiswa Kerjakan Tugas, atau Hubungi Keluarga
Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com