Dedi Mulyadi: Saya Punya Mimpi tentang Jawa Barat...

Ia menegaskan pentingnya menjaga ekosistem agar gunung tetap lestari, aliran sungai tertata, dan masyarakat hidup bahagia.

"Saya punya mimpi tentang Jawa Barat. Gunung terjaga, aliran sungai tertata, seluruh masyarakat bahagia. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup yang sudah menyegel vila di hutan lindung kawasan Puncak dan sekitarnya," ujar Dedi Mulyadi kepada Kompas.com, Kamis (13/3/2025).

Namun, ia menekankan bahwa penyegelan vila di kawasan Puncak oleh Kementerian Lingkungan Hidup bukanlah solusi akhir.

Menurutnya, bangunan ilegal yang tetap berdiri akan tetap mengganggu ekosistem dengan mengalirkan air ke sungai, menyebabkan pendangkalan, serta meningkatkan risiko banjir.

"Tapi harapan saya atas nama warga Jawa Barat, jangan hanya sekadar disegel. Kalau disegel saja tak ada manfaatnya. Kenapa? Karena bangunan tetap berdiri, airnya jatuh ke bangunan, mengalir deras ke sungai, sungainya mengalami pendangkalan, bibir sungainya dipenuhi bangunan, maka banjir akan tetap terjadi. Padahal curah hujan sekarang hanya 20-30 mm, belum besar, belum ekstrem, tapi memang ekosistem kehidupannya sudah rusak," tegasnya.

Untuk mengatasi hal ini, Dedi meminta agar bangunan ilegal tersebut segera dibongkar agar ekosistem dapat dipulihkan.

"Untuk itu, semoga kawan-kawan di Kementerian Lingkungan Hidup yang menangani bidang penegakan hukum nanti segera bawa beko ke lokasi. Bongkar dong. Kalau dengan dibongkar, maka masalahnya cepat selesai. Kalau cuma segel saja, saya takut lupa. Nanti kalau sudah kemarau, segel masih ada tapi bongkarnya tidak jadi."

Dedi pun mengajak seluruh pihak untuk tidak hanya sekadar bicara, tetapi mengambil langkah nyata demi menjaga lingkungan.

"Yuk kita sama-sama bergerak melakukan tindakan-tindakan yang lebih nyata. Karena alam butuh tindakan nyata. Kita sudah terlalu lama berdosa kepada alam. Mari kita bertobat melakukan tindakan yang lebih dirasakan manfaatnya bagi alam dan manusia," pungkasnya.

Sementara itu, Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup, Rizal Irawan, mengungkapkan bahwa verifikasi lapangan menemukan 33 lokasi melanggar dokumen lingkungan.

Saat ini, baru empat lokasi yang disegel, sementara sisanya akan dipasangi plang segel dalam beberapa hari ke depan. Salah satu temuan menunjukkan ketidaksesuaian luasan agrowisata di lahan perusahaan tertentu, yang awalnya 16.000 hektar namun kini mencapai 35.000 hektar.