Dedi Mulyadi: Kalau Kepsek Tetap "Study Tour", Berhadapan dengan Saya!

Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap kebijakan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti yang memperbolehkan sekolah melaksanakan study tour.

Menurut Dedi, kebijakan ini justru bisa membebani orangtua siswa, terutama yang berasal dari keluarga kurang mampu.

"Tidak boleh anak piknik di atas rintihan orangtua," tegas Dedi kepada Kompas.com via sambungan telepon, Selasa (24/3/2025) malam.

Ia menjelaskan bahwa banyak orangtua terpaksa berutang atau menjual barang berharga demi membiayai perjalanan study tour anak mereka.

Hal ini, menurutnya, bertentangan dengan prinsip pendidikan yang seharusnya mengedepankan esensi pembelajaran, bukan sekadar rekreasi.

Lebih lanjut, Dedi menyatakan bahwa study tour yang selama ini berlangsung lebih menyerupai piknik daripada perjalanan pendidikan.

"Saya bukan melarang study tour, tapi faktanya yang berjalan selama ini adalah piknik," katanya.

Ia juga menekankan bahwa stabilitas ekonomi warga Jawa Barat menjadi prioritasnya sebagai gubernur.

"Saya tahu kemampuan ekonomi rakyat Jabar. Saya cinta Jabar. Saya larang study tour karena saya ingin menjaga stabilitas ekonomi warga," tandasnya.

Menurut Dedi, banyak sekolah yang menjadikan study tour sebagai bisnis, dengan biaya perjalanan yang tinggi dan memberatkan orangtua.

Ia juga menyoroti ketimpangan sosial yang terjadi di sekolah akibat program ini. "Posisi siswa di kelas jadi minder. Ini melahirkan masalah baru," ujarnya.

Sebagai alternatif, Dedi menyarankan agar kegiatan pendidikan di luar kelas dilakukan di lingkungan sekitar yang masih memiliki nilai edukatif.

"Kalau mau study tour, tak usah jauh-jauh. Di lingkungan sekitar banyak hal yang bisa dipelajari. Sampah menumpuk di mana-mana, sekolah kumuh. Berarti pendidikan tidak berjalan dengan baik. Lebih baik fokus membenahi lingkungan sekolah dan sekitar."

Dedi juga menegaskan bahwa kebijakannya tidak akan berubah, meskipun ada pihak yang menentang.

"Saya tetap pada keputusan saya. Kalau kepala sekolah tetap ingin mengadakan study tour, silakan berhadapan dengan saya," tegasnya.

Ia menegaskan bahwa kebijakannya ini bertujuan untuk memperkuat pendidikan berkarakter dan mengurangi beban ekonomi masyarakat.

Dengan kebijakan ini, Dedi berharap pendidikan di Jawa Barat dapat lebih fokus pada esensi pembelajaran dan mengurangi ketimpangan ekonomi yang terjadi akibat biaya study tour yang tidak semua orangtua mampu membayarnya.