Dorong Jabar Lebih Taktis, Dedi Mulyadi: Teriak Pemberdayaan Perempuan, tetapi...

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mendorong seluruh jajarannya di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat untuk mengubah pendekatan kerja dari sekadar administratif menjadi lebih taktis dan responsif terhadap persoalan masyarakat.

Pesan itu ia sampaikan seusai menghadiri acara Halal Bi Halal bersama jajaran Pemprov di Gedung Sate, Bandung, Selasa (8/4/2025).

Dalam sambutannya, Dedi Mulyadi menegaskan tugas pemerintahan tidak boleh lagi terjebak dalam rutinitas birokrasi belaka.

"Nah, saya ingin Pemprov Jabar itu taktis. Tidak tidak hanya bersifat administratif. Tugas-tugas jangan lagi menjadi tugas administratif," ujar Dedi dikutip dari Antara.

Sebagai contoh, Dedi menyoroti masih banyaknya persoalan sosial di lapangan yang memerlukan penanganan langsung dan cepat.

Dia mencontohkan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dedi menyayangkan kenyataan di banyak titik di Kota Bandung masih ditemukan ibu-ibu membawa anak atau anak-anak yang terpaksa berjualan pada jam sekolah.

"Bahkan, ada yang tidak sekolah, mereka mengalami problem dalam jangka panjang kalau menurut saya. Ini harus dibenahi tidak boleh hanya administratif," tuturnya.

"Teriak di mana-mana pemberdayaan perempuan, tetapi perempuan di sekitarnya tidak terberdayakan. Nah, ini salah satu bentuk taktis," ujarnya.

Menurut Dedi, selama ini Pemprov terlalu terpaku pada peran administratif seperti pengalokasian anggaran, monitoring, dan evaluasi terhadap kabupaten/kota.

Ia ingin paradigma itu diubah agar Pemprov menjadi motor utama perubahan yang menular ke daerah-daerah.

"Saya enggak mau begitu. Sekarang itu Pemprov yang harus menjadi promotif perubahan di kabupaten dan kota sehingga Pemprovnya efisien. Kabupaten kotanya akan terbawa efisien. Nah, kemudian Pemprovnya taktis, kabupaten kotanya taktis," katanya lagi.

Dedi menilai perubahan itu mulai terlihat dari respons cepat para kepala daerah di berbagai wilayah seperti Bekasi, Bogor, dan Karawang.

Menurut dia, para pimpinan daerah kini sudah mulai turun langsung mengadvokasi isu-isu penting seperti kebersihan dan lingkungan.

Lebih jauh, Dedi mengungkapkan ambisinya agar pembangunan di Jawa Barat bisa dipercepat dan tidak bergantung pada proses jangka panjang.

"Nah, ini yang ingin dilakukan dan itu bisa terbukti dari rencana kerja pembangunan yang kami lakukan. Kan perubahannya drastis tuh, angka-angkanya berubah sangat tajam," ujarnya.

"Seluruhnya itu lahir dari sebuah inovasi-inovasi yang tidak hanya lahir di ruang kerja, tetapi lahir di berbagai tempat di seluruh Provinsi Jawa Barat ketika melihat fenomena di lingkungan sekitar," tutur Dedi.

Acara Halal Bi Halal yang berlangsung di Gedung Sate juga menjadi apel pertama usai libur Lebaran 2025.

Seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hadir dalam kegiatan tersebut, yang ditutup dengan makan bersama prasmanan yang digratiskan untuk para peserta di halaman dan kantin Gedung Sate.