Dukung Presiden Berantas Premanisme, Dedi Mulyadi: Banyak Pengusaha Terintimidasi

Dalam pernyataannya, Dedi mengapresiasi ketegasan Presiden Prabowo yang menurutnya akan berdampak besar terhadap rasa aman masyarakat dan dunia usaha.

"Saya ucapkan makasih, rasa hormat yang tinggi buat Pak Presiden Indonesia, Prabowo Subianto yang dengan tegas memberantas premanisme dan preman yang seringkali berbaju ormas," ujar Dedi dalam video yang diunggah di akun TikTok Kang Dedi Mulyadi yang dikonfirmasi ulang, Senin (12/5/2025).

Ia menambahkan, kehadiran jajaran pejabat tinggi seperti Menkopolhukam, Mendagri, Panglima TNI, dan Kapolri sangat penting untuk memulihkan stabilitas keamanan.

"Tentunya sikap ini sikap luar biasa karena akan memberikan rasa aman dan nyaman bagi kita semua," tegasnya.

Dedi juga menyoroti keresahan kalangan pengusaha yang selama ini merasa terintimidasi oleh praktik-praktik premanisme.

"Pengusaha hari ini banyak terintimidasi. Dia tak mau bercerita keluar, tapi dalam setiap waktu dia harus mengeluarkan uang, kerjaan maupun produksi, ini yang terjadi," ungkapnya.

Untuk itu, Dedi menilai dibutuhkan pendekatan persuasif guna membangun keberanian pengusaha dalam menyampaikan kondisi sebenarnya.

"Agar iklim produksi di Indonesia tidak terganggu, baik produksi UMKM maupun produksi pengusaha-pengusaha besar. Ini akan menggerakkan ekonomi," jelasnya.

Sebagai gubernur, Dedi menegaskan komitmennya sejak lama dalam mendukung sektor industri dan perdagangan di Indonesia.

"Saya sejak lama memberikan suporting pada industri di Indonesia, pada para pedagang di manapun berada untuk memiliki rasa aman," tutupnya.

Presiden bentuk Satgas Anti-premanisme

Diketahui, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya praktik premanisme yang dilakukan oleh oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu iklim usaha dan investasi di Indonesia.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menekankan pentingnya penindakan terhadap aksi-aksi premanisme yang berkedok ormas dan meresahkan masyarakat serta dunia usaha.

Sebagai langkah konkret, pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Budi Gunawan. Satgas ini bertugas untuk menindak tegas praktik premanisme yang meresahkan warga dan menghambat investasi.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo juga menginstruksikan seluruh jajaran kepolisian untuk menggelar Operasi Kepolisian Kewilayahan secara serentak guna memberantas praktik premanisme yang semakin marak dan meresahkan masyarakat.

Langkah-langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan menegakkan hukum terhadap aksi-aksi premanisme yang merugikan masyarakat dan dunia usaha.