Dedi Mulyadi Dorong Kades di Jabar Jadi Pelestari Budaya dan Lingkungan

BANDUNG, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong kepala desa di wilayahnya untuk kembali mengambil peran sebagai pemimpin lingkungan dan pelestari budaya. Menurutnya, langkah ini penting untuk membenahi tata ruang di Jawa Barat yang dinilai rusak akibat pembangunan berbasis kepentingan politik.

"Ada kekacauan dalam pembangunan di Jawa Barat, khususnya pada tata ruang. Hal ini terjadi karena pendekatan yang digunakan lebih bersifat politis daripada konservatif. Akibatnya, tata ruang kita sarat kepentingan politik," ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Kamis (15/5/2025).

Pernyataan tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPD APDESI) di Aula Barat, Gedung Sate, Kota Bandung.

Dedi menilai kepala desa memiliki posisi sentral dalam pembangunan wilayah. Namun, ia menyayangkan banyak kepala desa saat ini yang telah kehilangan hubungan dengan nilai-nilai budaya leluhur.

"Kepala desa saat ini sudah tidak mengenal lagi nilai-nilai warisan karuhun atau leluhurnya, sehingga mereka kehilangan koneksinya dengan alam dan peninggalan para pendahulunya," katanya.

Karena itu, Dedi mendorong kepala desa untuk mengemban kembali peran strategis dalam pembangunan berbasis nilai-nilai lokal, pelestarian budaya, dan lingkungan.

"Fungsi kepala desa bukan hanya sebagai pengelola administrasi dan dana desa, tetapi juga agen perubahan dan penjaga harmoni antara manusia dan alam," ucap Dedi.

Ia menambahkan, pembangunan desa semestinya tidak hanya berfokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga harus memperkuat karakter dan kearifan lokal.

"Mari kita bangun desa bukan hanya dengan jalan dan gedung, tetapi juga dengan nilai, karakter, dan kearifan lokal. Desa harus menjadi pusat ketenangan, kenyamanan, dan keseimbangan hidup," ujar dia.

Gandeng ITB untuk Pembangunan Berkelanjutan

Dedi juga menyampaikan rencana kerja sama dengan Institut Teknologi Bandung (ITB) dalam penguatan infrastruktur dasar dan pendidikan yang berbasis lingkungan dan budaya.

Ia berharap kolaborasi ini dapat membantu menangani persoalan seperti pengelolaan sampah, sekaligus memperkuat program Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan "Jabar Istimewa".

"Ke depan, satu kecamatan akan didampingi satu konsultan dari kampus seperti ITB, UI, atau Unpad. Mereka akan membantu desain tata ruang desa, membuat maket, mengatur ruang terbuka hijau, dan memperbaiki sistem sanitasi. Ini bagian dari transformasi besar kita," pungkasnya.