Fraksi PDIP Pernah Walk Out, Dedi Mulyadi Kini Bercanda: Mari Walk Out Bersama

“Saya ucapkan terima kasih, dan saya yakin setelah kegiatan ini, kita akan walk out secara bersama-sama,” ujarnya, Kamis (22/5/2025), dikutip dari tayangan video Youtube Kompas.com

Ucapan tersebut sontak disambut tawa dan tepuk tangan para anggota dewan yang hadir.

Candaan itu seolah menyinggung peristiwa Jumat (16/5/2025) lalu, saat sejumlah anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jabar melakukan walk out sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Dedi yang dinilai melecehkan lembaga legislatif dalam Musrenbang di Cirebon.

Dalam rapat paripurna kali ini, agenda utama adalah pengesahan raperda investasi dan pengesahan hasil Laporan Keterangan Pertanggungjabawan (LKPJ).

Dedi mengawali pidatonya dengan mengapresiasi dinamika politik di DPRD Jabar.

“Saya ucapkan terima kasih atas otokritik, baik secara langsung maupun lewat media. Itu menunjukkan di Jabar terjadi dinamika politik yang luar biasa,” katanya.

Ia menegaskan, tugas DPRD memang untuk berbicara.

“Kalau DPRD tidak bicara, mungkin dianggap tidak ada,” ujar Dedi.

Dalam pidatonya, Dedi juga menyampaikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Jabar dan Kejaksaan Agung atas penahanan eks Dirut Sritex dan salah satu mantan pejabat Bank BJB dalam kasus dugaan penyimpangan kredit senilai Rp 600 miliar tanpa agunan memadai.

Ia menekankan bahwa Pemprov Jabar melalui RUPS telah melakukan koreksi total agar peristiwa itu tidak memengaruhi BJB secara keseluruhan.

Terkait pengesahan raperda investasi, Dedi menyoroti angka kemiskinan yang masih tinggi di Jabar.

Ia mengusulkan agar ke depan dalam LKPJ, para bupati dan wali kota juga diundang.

“Saya mohon dipaparkan, kemiskinan tertinggi di kabupaten dan desa mana, investasi tertinggi di mana, infrastruktur bermasalah di mana, agar bisa mengorkestrasi pembangunan Jabar, kabupaten, kota, dan desa secara bersama-sama dan berkeadilan,” katanya.

Dedi juga mengkritisi lambatnya proses perizinan yang membuat investasi tertunda.

Ia mencontohkan kasus pabrik sepatu di Indramayu yang tak kunjung beroperasi selama dua tahun karena perizinan lingkungan.

“Saya janjikan satu tahun perizinan di Jabar tuntas dan selesai,” ucapnya.

Gubernur juga menyentil harga tanah yang kerap melonjak drastis saat ada proyek investasi.

Salah satu contohnya adalah proyek BYD di Subang yang terkendala pembebasan lahan.

“Ada yang minta Rp 3 juta per meter padahal harga pasarnya Rp 150.000,” kata Dedi.

Ia mengaku turun langsung dan melakukan pendekatan emosional ke warga agar lahan bisa terbebaskan.

Dalam pidatonya, Dedi juga menyinggung pendekatannya dalam penanganan lingkungan dan tata ruang, seperti menutup galian C ilegal dan melarang alih fungsi lahan.

Ia mengaku harus bergerak diam-diam karena jika dikoordinasikan terlebih dahulu, operasi berpotensi gagal.

Di bidang pendidikan, ia menyoroti ketimpangan antara sekolah negeri yang gratis dan sekolah swasta yang masih membayar, sehingga menurutnya program pendidikan gratis kehilangan makna.

Menutup pidatonya, Dedi menceritakan program pendidikan karakter yang melibatkan 273 anak di barak militer Rindam III/Siliwangi.

Ia juga mengungkap bahwa saat ini ada 13 anak yang tinggal bersamanya di rumah dinas gubernur karena tak memiliki orang tua yang hadir saat wisuda mereka.

“Air mata tidak bisa membohongi kejujuran anak-anak,” ujarnya.