Dedi Mulyadi Paparkan Hal yang Dilakukannya dalam Sepekan, Salah Satunya Larang Atraksi Ular

Pertama, anak-anak berperilaku khusus sudah lulus dari Dodik Lembang Kodam III Siliwangi.

Mereka telah selesai mengikuti sekolah kebangsaan dan pulang dengan penuh sukacita bersama orangtua mereka.

"Semoga ke depannya jauh lebih baik," kata Dedi pada unggahan di akun media sosialnya dan dikonfirmasi Kompas.com, Sabtu (24/5/2025).

Selain itu, kata Dedi, ada seorang pawang ular di Sumedang, Abah Kobra, yang meninggal dipatuk ular peliharaannya yang biasa dipakai untuk beratraksi.

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat segera mengeluarkan surat edaran larangan penggunaan ular untuk sarana beratraksi karena sudah terlalu banyak korban yang meninggal saat mengatraksikan ular.

"Ular sebaiknya tinggal di habitatnya, bukan menjadi hewan untuk kegiatan atraksi," ujar Dedi.

Hal lainnya, yakni jembatan di daerah Cijeruk, Kabupaten Bandung yang roboh.

Jembatan itu dibangun swadaya masyarakat dan partisipasi swasta. "Pagi hari ini, tim PU Provinsi Jawa Barat bersama PU Kabupaten Bandung akan meninjau ke lokasi," kata Dedi.

Dalam waktu yang dekat, pemerintah akan membuat jembatan permanen, tidak lagi jembatan yang dibuat dengan konstruksi seadanya.

"Dan ingat ya, itu jalannya jalan inspeksi, yaitu jalan untuk mengontrol di daerah aliran sungai sebenarnya. Bukan jalan untuk digunakan kepentingan umum sebenarnya," ujar Dedi.

Namun demikian, dia tidak mempermasalahkannya.

Masyarakat harus memutar jauh bila tidak melintasi jalan itu. "Kami juga nanti akan mempertimbangkan aspek-aspek keselamatan ke depan," katanya. 

Hal lain yang terjadi dan menarik perhatiannya, yakni bencana banjir di Lembang. "Yang salahnya pasti gubernur konten atau gubernur pikiran dangkal," ujar Dedi sembari tertawa.

Banjir terjadi karena memang wilayah hutan di Lembang habis dijadikan areal-areal perumahan, vila, hotel, cottage, dan kafe.

"Ya bagaimana enggak banjir (kalau hutannya beralih fungsi). Aneh kan di gunung banjir," ucap Dedi.

Untuk mencegah banjir, dia sudah meminta Pemda Kabupaten Bandung Barat untuk mengevaluasi tata ruang.

Selain itu, Dedi sudah mengeluarkan larangan alih fungsi lahan.

"Hari ini juga saya akan meminta bidang Perkim Pemda Provinsi Jawa Barat untuk mengajak Perkim Pemda Kabupaten Bandung Barat dan PU Pemda Kabupaten Barat ngecek lokasi, periksa saluran-salurannya yang mampet, periksa daerah-daerah yang dibeton, lakukan langkah-langkah yang berani, terukur, dan tegas. Nah, itu yang dilakukan (pemerintah)," kata Dedi.

Upaya dalam jangka panjang, Pemprov sudah membuat rencana kerja November mendatang.

Pihaknya akan menanam areal yang gundul dengan kayu dan bambu. "Kami sudah bekerja sama dengan Institut Teknologi Bandung untuk menangani itu," kata Dedi.

Lebih lanjut, dia memohon maaf atas kesalahannya, yakni berupa pembangunan yang dulu terjadi secara sporadis tanpa mempertimbangkan lingkungan.

"Jawa Barat itu setiap daerah punya otonom sendiri-sendiri. Ada gubernur, ada bupati yang memiliki daerah otonominya, ada kepala desa yang punya daerah otonomnya. Tetapi kita sama-sama bekerja untuk kepentingan rakyat, enggak boleh lagi bicara kewenangan, mari kita bicara manfaat untuk kepentingan masyarakat," katanya.