Longsor Gunung Kuda, Walhi Jabar: Tambang Ilegal Meningkat, Gunung dan Bukit Jadi Sasaran

Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang, menilai insiden tersebut menjadi bukti nyata dari buruknya tata kelola pertambangan serta lemahnya pengawasan dari pihak pemerintah.

"Gunung Kuda bukan satu-satunya insiden yang memakan korban jiwa. Ini menunjukkan bahwa praktik tambang di Jawa Barat masih jauh dari profesional dan abai terhadap standar keselamatan," ujar Iwang, sapaan akrabnya, Minggu (1/6/2025).

Menurut pengamatannya, banyak pelaku usaha tambang yang hanya menjadikan dokumen perizinan sebagai formalitas legal untuk menjalankan usaha.

Bukan sebagai panduan utama dalam praktik kerja.

Padahal, kata Iwang, dokumen perizinan semestinya mencakup pula Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) serta laporan berkala seperti Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).

“Apakah pelaku usaha benar-benar menjalankan kewajiban membuat laporan semesteran? Apakah pemerintah benar-benar mengawasi kesesuaian antara praktik di lapangan dengan isi dokumen? Ini yang tidak jelas dan luput dari pengawasan,” tegasnya.

Iwang menyoroti bahwa selama ini pemerintah cenderung baru bertindak setelah insiden terjadi.

"Begitu ada korban, baru kelabakan. Ini cerminan bahwa fungsi kontrol pemerintah lemah," ujarnya.

Iwang menegaskan bahwa tambang di Gunung Kuda bukanlah tambang ilegal.

“Mereka punya izin, bahkan banyak. Tapi punya izin bukan berarti praktiknya sesuai dengan isi dokumen perizinan. Di situlah masalahnya,” katanya.

Menurutnya, berbagai ketidaksesuaian di lapangan, mulai dari penggunaan alat berat yang tidak sesuai hingga jam operasional yang melebihi batas, kerap terjadi.

"Misalnya dalam dokumen disebutkan alat yang digunakan adalah A, beroperasi 8 jam sehari, tapi di lapangan pakai alat B dan bekerja 24 jam nonstop. Siapa yang mengawasi itu? Seharusnya pemerintah,” tambahnya.

Walhi Jabar juga mencatat adanya peningkatan signifikan dalam aktivitas pertambangan ilegal di berbagai wilayah Jawa Barat seiring keluarnya peraturan baru dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang penetapan Wilayah Pertambangan dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).

“Tambang ilegal meningkat, terutama di wilayah selatan Jawa Barat seperti Garut, Sukabumi, Cianjur, hingga Pangandaran. Wilayah-wilayah bukit dan pegunungan jadi sasaran utama,” jelas Iwang.

Terkait Gunung Kuda, Iwang menuturkan bahwa secara tata ruang, kawasan tersebut memang ditetapkan sebagai zona sirtu (pasir dan batu).

Namun dalam kenyataannya, bukit tersebut juga memiliki fungsi ekologis penting sebagai kawasan resapan air dan penyedia cadangan air bagi masyarakat sekitar.

“Jika terus dieksploitasi, fungsi ekologisnya akan rusak. Kami sudah lama merekomendasikan agar tambang di sana dihentikan dan dilakukan reforestasi,” kata Iwang.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa tanggung jawab atas kerusakan lingkungan dan korban jiwa tidak bisa hanya ditimpakan kepada perusahaan.

Pemerintah pun harus ikut bertanggung jawab karena telah mengeluarkan izin serta rekomendasi atas kegiatan tersebut.

“Pemerintah harus bertanggung jawab terhadap pemulihan sosial dan moral keluarga korban. Jangan lepas tangan,” tegasnya.

Iwang juga menyoroti bahwa lemahnya penegakan hukum menjadi masalah utama dalam dunia pertambangan di Indonesia, termasuk di Jawa Barat.

"Regulasi kita sebenarnya sudah sangat baik, termasuk tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL), ketaatan laporan, hingga sanksi bagi pelanggar," kata dia.

"Tapi selama ini regulasi hanya di atas kertas. Tidak ada penegakan hukum terhadap pelanggar, baik dari pihak perusahaan maupun institusi pemerintah yang lalai,” ujarnya.

Iwang menambahkan pentingnya reformasi menyeluruh dalam tata kelola pertambangan di Jawa Barat.

Ia mendorong evaluasi menyeluruh terhadap izin-izin yang sudah terbit, peningkatan kapasitas pengawasan pemerintah, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan hidup.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id dengan judul Tragedi Tambang Gunung Kuda Cirebon, Walhi Jabar Soroti Lemahnya Pengawasan dan Ketaatan Regulasi.