Soal MK Putuskan Sekolah Swasta Gratis, Farhan: Kami Analisis Apa yang Gratis, Belum Jelas

BANDUNG, KOMPAS.com - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengaku masih melakukan analisis terkait keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan sekolah swasta digratiskan.

"Saya sudah dengar akan ada tuntutan masuk, maka saya langsung analisis sejak tanggal 1 Maret 2025. Saya meminta Dinas Pendidikan dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) melakukan analisis apa saja biaya sekolah swasta yang bisa kami bantu," kata Farhan saat ditemui di tempat penitipan dan penjualan hewan kurban di Pusat Kesejahteraan Kavaleri (Pussenkav) Jalan Salak, Kelurahan Turangga, Selasa (3/6/2025).

Lebih lanjut, Farhan menambahkan, Pemkot Bandung belum bisa mengambil tindakan apa pun untuk menggratiskan sekolah swasta setingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung lantaran keputusan MK dianggap tidak jelas.

"Nah, ini yang sedang kami analisis karena keputusan dari MK itu kan hanya sebuah kalimat yang mengatakan harus gratis. Apanya yang gratis, itu belum jelas. Dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) juga tidak ada pernyataan apa-apa, maka kami bikin analisis sendiri," ucapnya.

Farhan menjelaskan, bantuan dari Pemerintah Kota Bandung paling memungkinkan untuk membantu sekolah swasta di wilayah padat di Kota Bandung yang masuk sebagai penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan masuk dalam wilayah yang warganya Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP).

Kemudian, sekolah swasta yang menerima BOS dan masuk dalam kategori RMP, tetapi ada di daerah blank spot atau kelurahan yang tidak punya sekolah negeri.

Menurut Farhan, bantuan yang bisa diberikan kepada sekolah swasta SD dan SMP adalah biaya operasional sekolah.

"Dengan unit perhitungan biaya operasional sekolah per murid per tahun. Biaya operasional terdiri dari honor guru, listrik, internet, peralatan, dan lain-lain. Biayanya itu totalnya sekitar tiga jutaan rupiah per murid per tahun," ucapnya.