Pengemudi Ojol Cirebon Sambut Rencana Kenaikan Tarif, tapi Minta Transparansi

CIREBON, KOMPAS.com – Rencana Kementerian Perhubungan menaikkan tarif ojek online (ojol) sebesar 8 hingga 15 persen disambut baik sejumlah pengemudi di Cirebon. Mereka berharap kebijakan tersebut berpihak pada pengemudi dan diiringi transparansi dari pihak aplikator.

Triyas Muhamad Purnawarman, Koordinator Aliansi Ojol Cirebon Bersatu, mengaku hingga kini belum menerima pengumuman resmi terkait kenaikan tarif, baik dari Kementerian Perhubungan maupun pihak aplikator.

Informasi soal kenaikan tarif, kata dia, baru diketahui dari sesama komunitas ojol di berbagai daerah.

“Hari ini atau dua hari ini, orderan food naik. Yang tadinya food Rp 7.500–8.000, sekarang menjadi Rp 15.000. Slot-nya, yang tadinya Rp 7.000 sekarang menjadi Rp 13.000. Tapi kami juga bingung, apakah ini sistem yang error, atau memang sudah ada kenaikan. Kami belum tahu,” kata Triyas saat dihubungi Kompas.com, Selasa (1/7/2025).

Ia menilai belum ada kejelasan karena belum ada pengumuman resmi dari pemerintah maupun aplikator. Triyas mengatakan, dirinya dan rekan-rekannya masih menunggu detail aturan terkait kenaikan tarif tersebut.

Meski demikian, ia menyambut positif rencana tersebut, asalkan benar-benar membawa dampak terhadap kesejahteraan pengemudi.

“Kami sambut baik kabar kenaikan tarif ini, mudah-mudahan kenaikan ini awal kesejahteraan ojol di Indonesia. Tetapi harus dicatat, aplikator harus transparan kepada driver,” tegas Triyas.

Sementara itu, Andre, Ketua Komunitas Ojol Motorider Caruban Nagari (MCN), juga menyebut adanya perubahan nilai tarif pada layanan pengantaran makanan.

“Untuk tarif makanan, yang biasanya jarak 4 Km Rp 9.000, nah kemarin pengantaran jarak 2,2 Km Rp 15.500. Saya belum tahu itu error sistem atau bagaimana. Sampai saat ini belum ada sosialisasi soal kenaikan tarif benar atau tidaknya. Kami juga masih nunggu dari pihak kantor Grab-nya,” ucap Andre saat dihubungi Kompas.com, Selasa siang.

Menurut Andre, kebijakan tarif ojol seharusnya diputuskan dengan mempertimbangkan kondisi pengemudi sebagai pihak yang langsung terdampak. Ia meminta pemerintah dan aplikator menyampaikan aturan secara terang dan terbuka agar bisa diawasi bersama.