Usai Penertiban, Pemda Cirebon Tawarkan Lapak Gratis di Pasar Pasalaran

Rencana relokasi ini mencakup penyediaan lapak gratis di Pasar Tradisional Pasar Pasalaran.

Wakil Bupati Cirebon, Agus Kurniawan Budiman, menjelaskan bahwa pasca-penertiban, pemerintah langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait untuk mencari solusi agar para PKL tetap dapat berjualan.

Rapat yang dihadiri oleh perwakilan pedagang, forkopimda, dan kepala desa setempat menghasilkan kesepakatan untuk melakukan relokasi sebagai langkah penataan dan penertiban.

"Pemerintah, forkopimda, dan perwakilan kuwu-kuwu di wilayah Trusmi, serta perwakilan PKL, sepakat untuk melakukan relokasi," ujar Agus usai rapat pada Selasa (8/7/2025) petang.

Agus menambahkan, para PKL yang menjual sayur, ayam, dan buah akan dipindahkan ke dalam Pasar Pasalaran, di mana pemerintah telah menyediakan 100 kios kosong secara gratis.

Relokasi juga akan dilakukan untuk PKL kuliner yang beroperasi sore hingga malam, yang akan dipindahkan ke Jalan KH Abbas dengan jam operasional yang sama, yakni mulai pukul 16.00 hingga malam.

Selama ini, PKL sayur dan kuliner berjualan di sepanjang Jalan Syekh Datul Kahfi, yang merupakan akses utama menuju kawasan wisata Batik Trusmi.

Langkah ini diambil oleh pemerintah daerah untuk menata dan merapikan kawasan tersebut.

"Di Pasar Pasalaran ada sekitar 100 kios kosong. Para pedagang bisa langsung menempati tanpa dipungut biaya sepeser pun. Gratis. Ini adalah bentuk kepedulian kami agar ekonomi tetap berjalan," tambah Agus.

Agus juga mengajak para pengusaha batik yang memiliki showroom di sekitar kawasan Trusmi untuk turut berpartisipasi dalam menampung aktivitas PKL di siang hari, sehingga tidak mengganggu ketertiban lalu lintas.

Burhanuddin, salah satu perwakilan PKL di Jalan Syekh Datul Kahfi, menyatakan dukungannya terhadap upaya relokasi yang ditawarkan oleh pemerintah daerah.

Dia menilai relokasi ini perlu dilakukan, karena tanpa solusi, PKL tidak akan dapat berjualan setelah penertiban.

"Jumlah PKL yang menggantungkan hidup di lokasi ini cukup banyak, ada 384 pedagang yang beraktivitas dari pagi hingga malam. Kami, pedagang kuliner malam hari, siap mendukung pindah ke Jalan KH Abbas. Kami sudah meminta waktu tiga hari untuk persiapan dan penataan tempat," kata Burhanuddin usai rapat.

Burhanuddin juga menyebutkan bahwa mereka akan menindaklanjuti hasil rapat dengan pemerintah Desa Weru Lor untuk membahas teknis pemindahan dan skema lapak.

PKL sempat protes penertiban

Meskipun relokasi ini terasa berat bagi para PKL yang telah berjualan bertahun-tahun di lokasi tersebut, dia bersyukur pemerintah memberikan solusi agar mereka tetap dapat berdagang.

Di sisi lain, penertiban yang dilakukan pada Senin lalu mendapat protes dari beberapa PKL.

Kholifah, seorang pedagang kelapa parut, menilai penertiban tersebut tidak bijak dan mengaku tidak pernah diajak berkomunikasi oleh pemerintah desa.

"Saya juga setiap hari bolak-balik bongkar gerobak ini, ini tidak paten. Jangan hanya gobrak-gabrik, tertibkan tapi tidak memberikan solusi," ungkap Kholifah saat ditertibkan oleh tim gabungan.

Kholifah mengaku kaget dengan penertiban yang dilakukan tanpa adanya tempat alternatif untuk berpindah, menegaskan bahwa pemerintah tidak menyediakan solusi apapun dan hanya melakukan penertiban semata.

Pemerintah Kabupaten Cirebon sebelumnya menertibkan gelandangan, pengamen, dan PKL di kawasan wisata Batik Trusmi sebagai upaya untuk menjadikan kawasan tersebut sebagai ikon Kabupaten Cirebon.

Penertiban ini dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi pemerintah, termasuk Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP.