Ono Surono Sindir Gaya Dedi Mulyadi dalam Pimpin Jabar: Jangan Cuma Andalkan Populistik!

BANDUNG, KOMPAS.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono, mengkritik kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai terlalu bertumpu pada pendekatan populistik dalam menjalankan pemerintahan.

Ono menyoroti tren penurunan pendapatan dan belanja daerah Jawa Barat pada semester awal tahun anggaran 2025, yang menurutnya menjadi alarm bagi kinerja keuangan provinsi berpenduduk terbesar kedua di Indonesia tersebut.

“Kami sebagai unsur legislatif tentu sangat prihatin. Ini harus menjadi alarm. Jawa Barat adalah provinsi dengan potensi ekonomi terbesar kedua nasional, tapi justru tertinggal dalam kinerja keuangan daerah,” ujar Ono kepada wartawan, Rabu (9/7/2025).

Data Direktorat Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri mencatat, realisasi pendapatan daerah Jawa Barat per semester I 2025 hanya 41,2 persen. Angka ini tertinggal dari Yogyakarta (45,7 persen) dan NTB (47,1 persen). Sementara itu, realisasi belanja baru mencapai 37,8 persen.

“Kita perlu jujur melihat fakta. Ini bukan sekadar urusan anggaran, tapi menyangkut pelayanan publik, pengurangan pengangguran, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan rakyat,” katanya.

Ono menilai peran teknokratik birokrasi perlu diaktifkan kembali dan sistem perencanaan serta pengawasan diperkuat.

“Bukan hanya mengandalkan pendekatan populistik semata,” ucapnya.

Ia juga meminta Dedi Mulyadi agar membuka ruang kepemimpinan yang lebih kolektif dan kolaboratif, bukan bersifat individual.

“Era saat ini menuntut kepemimpinan berbasis teamwork, bukan one man show. Kapasitas Gubernur tidak diragukan, tetapi harus dibarengi dengan pelibatan OPD, wakil gubernur, mitra DPRD, dan stakeholder lainnya secara intensif,” kata Ketua DPD PDI-P Jawa Barat itu.

Menurutnya, DPRD siap mendukung bila ada langkah korektif dari Gubernur, namun juga tak bisa diam bila tren penurunan kinerja dibiarkan.

“Kami siap mendukung jika ada langkah korektif. DPRD bukan lawan, tapi mitra konstitusional Gubernur. Namun kami juga tidak bisa tinggal diam bila tren ini dibiarkan tanpa koreksi,” ujarnya.

Ia berharap Gubernur segera menyusun langkah strategis dalam refocusing anggaran semester kedua, meningkatkan kinerja OPD, dan memperbaiki hubungan kerja dengan DPRD.

“Rakyat Jawa Barat menaruh harapan besar. Kita semua bertanggung jawab menjawabnya dengan kerja, data, dan kebijakan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan,” tutup Ono.

Penulis: Kontributor Bandung, M. Elgana Mubarokah