Dedi Mulyadi Jawab Keluhan Sekolah Swasta soal Rombel 50: Tak Ada Bajak Siswa

CIANJUR, KOMPAS.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menanggapi keluhan sekolah swasta yang merasa dirugikan atas kebijakan penambahan kuota rombongan belajar (rombel) 50 siswa per kelas.

Dedi Mulyadi membantah adanya praktik bajak-membajak siswa oleh sekolah negeri terhadap calon peserta didik sekolah swasta pada masa penerimaan siswa baru, sebagaimana dikeluhkan para pengelola sekolah swasta.

"Tidak ada bajak-membajak siswa. Tugas gubernur itu menjaga stabilitas pendidikan. Terpenting bagi saya, rakyat saya bisa sekolah dengan baik dan bisa dijamin biayanya oleh pemerintah," ujar Dedi kepada Kompas.com seusai menghadiri Rapat Paripurna Hari Jadi ke-348 Cianjur di kantor DPRD Cianjur, Sabtu (12/7/2025) petang.

Menurut Dedi, sekolah-sekolah swasta yang mampu mengelola pendidikannya dengan baik justru banyak diminati dan jumlah siswanya penuh.

"Malah lebih penuh (dari sekolah negeri). Lebih dulu daftar ke swasta dibanding ke negeri, padahal mahal-mahal. Ada yang iuran bulanannya Rp 500.000," kata dia.

"Artinya, tergantung kualifikasi swastanya," ucap Dedi.

Menanggapi keluhan pengelola sekolah swasta yang merasa tidak dilibatkan dalam penyusunan kebijakan pendidikan, Dedi menegaskan bahwa dalam keadaan tertentu, dirinya harus mengambil langkah taktis.

"Semua demi menyelamatkan masa depan pendidikan anak-anak," ujar Dedi.

Saat ditanya soal anggapan bahwa sekolah swasta seperti dianaktirikan pemerintah daerah, Dedi menjawab lugas.

"Saya tidak punya anak tiri," tuturnya.

Sebagaimana diketahui, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebelumnya memutuskan untuk menambah kapasitas rombongan belajar di SMA dan SMK negeri hingga maksimal 50 siswa per kelas.

Keputusan ini diambil untuk menekan angka anak putus sekolah di wilayah Jawa Barat.

Namun, kebijakan tersebut mendapat protes dari sejumlah sekolah swasta yang merasa dirugikan karena kehilangan calon siswa pada masa penerimaan peserta didik baru.