Bantah Gunakan Duit Pemerintah Bayar Buzzer, Dedi Mulyadi: Silakan Cek, Jangan Asal Tuduh

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah isu di media sosial yang menuding dirinya menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar buzzer.

Menurut dia, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar.

Bahkan, masyarakat pun bisa mengecek penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 secara langsung.

"Silakan dicek di anggaran Jawa Barat, khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika. Apakah benar ada anggaran untuk membayar buzzer? Kalau ada, laporkan saja ke aparat penegak hukum," ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/7/2025).

Ia menerangkan, publik bisa mengakses langsung dokumen resmi detail penggunaan anggaran pemerintah.

Bahkan, bila perlu, publik bisa datang langsung ke setiap dinas untuk mengeceknya.

"Ambil saja datanya, baca bukunya. Jangan asal tuduh. Kami terbuka kok. Tinggal datang dan lihat," ucap Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta itu menilai banyaknya dukungan dari media sosial bukan berasal dari buzzer bayaran, tetapi murni dari warganet yang memiliki harapan Jawa Barat bisa lebih baik lagi.

"Mereka itu warga yang punya akal sehat, punya harapan. Mereka bukan dibayar, dan mereka tidak suka menjelekkan orang lain," kata Dedi.

Dedi pun menyampaikan apresiasi terhadap sikap kritis masyarakat.

Namun, ia mengimbau setiap kritik yang disampaikan tetap berlandaskan data dan fakta.

"Rakyat itu penting curiga pada pemimpinnya agar tidak semena-mena. Tapi sebelum speak up di media sosial, siapkan dulu datanya. Jangan sampai menyebarkan informasi bohong," tuturnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada seorang warganet yang menuduhnya menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar buzzer.

"Terima kasih, semoga sehat selalu, diberkahi bersama keluarga, dan semoga terbiasa tidak berbohong di ruang publik," tutur Dedi.