Aktivis Diserang Netizen Usai Kritik Buzzer: Saya Tak Menyebut Dedi Mulyadi

BANDUNG, KOMPAS.com — Aktivis demokrasi, Neni Nur Hayati, mengaku mendapat serangan serius di media sosial selama dua hari terakhir, 15–16 Juli 2025 oleh netizen yang mengaku pendukung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

Serangan itu terjadi melalui akun Instagram dan TikTok miliknya setelah unggahan kritiknya soal buzzer politik ramai diperbincangkan. Serangan tersebut berisi hujatan hingga penghinaan.

"Saya juga mendapatkan informasi bahwa foto saya bahkan muncul di akun resmi Diskominfo Jabar, berkolaborasi dengan akun jabarprovgoid," kata Neni dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/7/2025).

Kritik untuk Semua Kepala Daerah

Direktur Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia ini menjelaskan, kritik yang ia sampaikan dalam video TikTok bertanggal 5 Mei 2025 itu tidak ditujukan kepada satu orang saja.

Video itu berisi seruan kepada semua kepala daerah hasil Pemilu 2024 untuk tidak berlebihan melakukan pencitraan, melibatkan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, serta tidak mengerahkan buzzer untuk menyerang aktivis yang kritis terhadap kebijakan publik.

Neni pun mengutip pemikiran Presiden Amerika Serikat John F Kennedy yang mengingatkan bangsa yang demokratis tidak perlu takut kepada rakyatnya, yang bebas berpendapat untuk menilai kebenaran atau kebohongan dari penyelenggara negara secara terbuka.

"Dalam video tersebut, saya sama sekali tidak menyebut Gubernur Jawa Barat secara khusus yakni Kang Dedi Mulyadi. Video tersebut general untuk seluruh kepala daerah," ujarnya.

Neni mengaku memang pernah mengkritik kebijakan Dedi Mulyadi dalam beberapa video, tetapi ia juga mengapresiasi langkah-langkah Dedi di video lain.

"Saya tidak melakukan penyerangan secara pribadi, sebab yang saya kritisi adalah kebijakannya," ucap Neni.

Foto Tanpa Izin dan Hujatan Brutal

Yang membuatnya terkejut, kata Neni, video TikTok yang ia buat muncul di akun resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat tanpa seizinnya. Hal itu diikuti hujatan bertubi-tubi dengan kata-kata kasar di akun media sosialnya.

"Saya sangat menyayangkan langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memposting foto saya tanpa izin, menafsirkan secara sepihak, menghakimi, dan disebarluaskan melalui akun resmi Diskominfo," katanya.

Menurut dia, tindakan ini justru mematikan ruang kebebasan berpendapat yang telah diperjuangkan sejak runtuhnya Orde Baru.

"Alih-alih memberikan ruang, pemerintah malah mematikan kebebasan itu dengan tindakan represif," tegas Neni.

Demokrasi yang Terancam

Neni mengutip pemikiran Alexis de Tocqueville dan Daron Acemoglu yang menekankan pentingnya peran masyarakat sipil dalam demokrasi.

Ia menyebut pengintaian, peretasan, dan serangan yang ia alami merupakan pertanda buruk bagi demokrasi.

"Pembungkaman yang saya alami menjadi pertanda jatuhnya demokrasi, naiknya otoritarianisme, dan bangsa kita berada di persimpangan jalan," ujarnya.

"Saya berharap negara masih membuka ruang untuk kebebasan berpendapat dan melindungi hak warga untuk berkumpul, berserikat, dan berpendapat,” tambah dia.

Dedi Mulyadi Bantah Bayar Buzzer Pakai APBD

Berita sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah isu di media sosial yang menuding dirinya menggunakan anggaran pemerintah untuk membayar buzzer.

Menurut dia, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar. Bahkan, masyarakat pun bisa mengecek penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 secara langsung.

"Silakan dicek di anggaran Jawa Barat, khususnya di Dinas Komunikasi dan Informatika. Apakah benar ada anggaran untuk membayar buzzer? Kalau ada, laporkan saja ke aparat penegak hukum," ujar Dedi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/7/2025).

Ia menerangkan, publik bisa mengakses langsung dokumen resmi detail penggunaan anggaran pemerintah.
Bahkan, bila perlu, publik bisa datang langsung ke setiap dinas untuk mengeceknya. "Ambil saja datanya, baca bukunya. Jangan asal tuduh. Kami terbuka kok. Tinggal datang dan lihat," ucap Dedi.