Penegasan Dedi Mulyadi soal Study Tour: Tak Boleh Sekolah Bodohi Siswa dan Orangtua

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan larangan study tour bagi sekolah di Jawa Barat di tengah kebijakan sejumlah kepala daerah yang mulai melonggarkan aturan tersebut.

Dalam pernyataannya di Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (28/7/2025), Dedi Mulyadi mengingatkan bahwa banyak pihak salah kaprah dalam memahami makna study tour.

"Saya sudah tanya kepala daerahnya, Wali Kota Bogor, Cirebon, saya sudah tanya. Jadi begini, di sini, kepala daerah harus paham makna study tour," ujar Dedi kepada wartawan.

Dedi menjelaskan, study tour semestinya berkaitan dengan penelitian, bukan sekadar perjalanan wisata.

"Meneliti ruang-ruang yang ada di semesta, melihat bintang, bulan. Jadi, lebih pada studi analisis, kemudian kunjungan industri. Itu sebenarnya studi analisis," ucapnya.

Ia mencontohkan penelitian yang relevan dilakukan siswa, seperti mempelajari fenomena gunung berapi, aliran sungai, pengelolaan sampah, atau sistem pertanian organik.

Namun, Dedi mengkritik praktik study tour yang selama ini dilakukan sekolah karena lebih mengarah pada pariwisata dan menguntungkan sektor usaha tertentu.

"Dengan adanya demo pekerja pariwisata, pengelola bus pariwisata, dan pengusaha travel, itu menunjukkan bahwa study tour yang dilaksanakan selama ini bertentangan dengan makna sebenarnya. Itu pembodohan publik. Makanya, tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orangtuanya, itu tegas saya," katanya.

Studi Bisa Dilakukan di Daerah Sendiri

Menurut Dedi, kegiatan penelitian yang menjadi tujuan study tour seharusnya bisa dilakukan di lingkungan terdekat.

"Kan sebenarnya, kalau benar melakukan studi itu bisa di dalam kota. Ada lab di puskesmas, di rumah anak-anak biologi bisa menggunakan lab untuk menganalisis mikroorganisme, mikroba, virus, itu bisa di lab," ujarnya.

"Cukup di daerahnya masing-masing. Karena di setiap kabupaten lab sudah ada, sudah lengkap. Tiap kabupaten ada sawah, setiap kota juga ada area penelitian. Jadi, kalau ada yang tetap melakukan, sanksi kepala sekolahnya saya copot," tegasnya.

Bedakan Piknik dengan Study Tour

Dedi juga menyinggung kebijakan Wali Kota Bandung dan Bupati Sumedang yang mengizinkan perjalanan siswa.

"Itu gini, Wali Kota Bandung konteksnya piknik. Kalau piknik, sok boleh. Bukan pencabutan larangan study tour. Jadi, kalau piknik jangan dikaitkan dengan pelajaran. Ya piknik saja terbuka. Nah, kalau piknik tidak usah sekolah yang menyelenggarakan," tuturnya.

(Penulis Kontributor Sumedang Kompas.com: Aam Aminullah)