Jadi Sumber Kemacetan, Sistem Lampu Lalu Lintas di Bandung Disorot

BANDUNG, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk melakukan evaluasi terkait sistem operasional lampu lalu lintas di setiap persimpangan jalan di Kota Bandung.

Menurut Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, pengelolaan lampu lalu lintas yang kurang optimal menjadi salah satu faktor penyumbang kemacetan di Kota Bandung saat ini.

Dia pun sering mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait dengan durasi lampu merah yang terlalu lama, seperti di stopan Jalan Soekarno-Hatta (Samsat) dan Pasteur yang kerap menimbulkan kemacetan.

"Ada beberapa hal yang perlu segera dibenahi. Pengaturan lampu lalu lintas atau lampu merah juga harus segera diperbaiki dan ditata ulang," kata Asep di Kantor DPRD Kota Bandung, Jalan Sukabumi, Senin (28/7/2025).

Asep juga menyinggung program Smart City Bandung yang sebelumnya digadang-gadang mampu menjadi solusi berbagai persoalan kota, termasuk kemacetan.

Namun demikian, menurut dia, program tersebut juga perlu dilakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan teknologi yang diterapkan benar-benar efektif.

"Kami sebelumnya juga punya harapan dengan penerapan teknologi seperti Smart City Bandung, tetapi hal ini perlu dikaji lebih dalam. Apakah teknologi itu benar-benar bisa menyelesaikan kemacetan atau justru menimbulkan masalah baru. Jadi, ini perlu kajian yang serius," ucapnya.

Asep pun mendorong agar lampu lalu lintas di Kota Bandung bisa menggunakan teknologi berbasis kecerdasan buatan agar pengaturan lampu lalu lintas bisa lebih optimal, lebih cerdas, serta responsif.

"Penggunaan teknologi pengatur lalu lintas berbasis AI harus dimaksimalkan. Bandung kan punya banyak akademisi yang bisa diajak kerja sama untuk mengembangkan teknologi ini," ungkapnya.

Selain itu, Asep menambahkan bahwa masalah kemacetan tidak bisa hanya dibebankan kepada Pemerintah Kota Bandung.

Keterlibatan pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat dianggap perlu, terutama untuk kebijakan-kebijakan strategis seperti pengendalian jumlah kendaraan.

"Dari sisi kami di DPRD, kami menilai bahwa penanganan kemacetan harus menjadi tugas serius dari semua unsur pemerintah. Pemerintah Kota Bandung tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri tanpa dukungan dari pemerintah provinsi maupun kebijakan nasional yang berkaitan," imbuhnya.

Hingga saat ini, lanjut Asep, beberapa ruas jalan utama di Kota Bandung seperti Jalan Pasteur, Jalan Setiabudi, dan kawasan Dago masih menjadi titik kemacetan harian dan rutin.

Menurut dia, banyak warga Kota Bandung yang berharap agar ada perubahan di titik-titik tersebut.

Dengan sinergi lintas sektor dan pendekatan berbasis teknologi, dia optimistis bisa segera membawa perubahan nyata.

"Kami dari DPRD terus mendorong Pemerintah Kota Bandung untuk terus berkoordinasi dengan aparat terkait, terutama kepolisian serta dinas-dinas terkait," tandasnya.