Beda dengan Dedi Mulyadi, Wali Kota Cirebon Bolehkan "Study Tour", Ini Alasannya

CIREBON, KOMPAS.com - Wali Kota Cirebon, Effendi Edo menyatakan, tidak mempersoalkan pelaksanaan study tour bagi sekolah tingkat SD dan SMP. Hal itu berbeda dengan kebijakan larangan study tour yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. 

Edo mengatakan, kebijakan yang diambilnya bukan tanpa alasan. Ia membolehkan study tour asalkan kegiatan tersebut mendukung pembelajaran sesuai dengan mata pelajaran yang dibutuhkan.

"Kegiatan semacam ini (studi tour) bisa menjadi sarana bagi siswa untuk mengenal dunia luar dan mendapatkan pengalaman baru yang tidak mereka peroleh di ruang kelas," ungkap Edo saat ditemui di kantor Balaikota Cirebon, Jumat (25/7/2025) siang.

Tak Hanya Jalan-jalan

Edo menegaskan, study tour tidak seharusnya hanya menjadi ajang jalan-jalan tanpa tujuan belajar.

Ia menilai, kegiatan yang hanya bersifat piknik tidak akan memberikan manfaat bagi peningkatan wawasan siswa.

"Kalaupun tetap study tour, harus dengan rambu-rambu yang kuat, sebetulnya tidak menjadi persoalan buat saya. Tentu juga harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi anak-anak, pembelajaran, wawasan yang luas," tambahnya.

Lebih lanjut, Edo menekankan pentingnya perencanaan matang sebelum melakukan study tour.

Sekolah diharapkan memberikan panduan yang jelas dan detail beberapa waktu sebelum pelaksanaan.

Ia juga mencatat dampak positif study tour terhadap sektor pariwisata, yang dapat berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah.

Pengusaha Travel: Larangan Study Tour Memukul Kami

Budi Ariestiya, Ketua Gabungan Pengusaha Industri Tour & Travel (GAPITT) Ciayumajakuning, menyambut baik kebijakan wali kota Cirebon terkait pelaksanaan study tour.

"Sikap pak wali kota yang memberi lampu hijau untuk study tour sangat kami harapkan. Sebaiknya ini bisa diikuti oleh kepala daerah lainnya. Pasalnya, tiap daerah memiliki hak otonom atas kebijakan masing-masing," ujar Budi saat dihubungi pada Selasa (29/7/2025) siang.

Budi menjelaskan, surat edaran pelarangan study tour yang dikeluarkan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sangat berdampak negatif bagi para pengusaha travel.

"Surat edaran gubernur Jabar sangat memukul kami. Enam bulan ini kosong, roda ekonomi sektor pariwisata mandek. Awal tahun efisiensi, Maret sampai sekarang surat edaran gubernur. Ibarat kata, sudah jatuh tertimpa tangga," jelas Budi.

Ia menilai, pelarangan total terhadap study tour adalah langkah yang tidak bijak, karena berdampak luas pada banyak pihak.

Study tour, menurutnya, memiliki banyak manfaat bagi proses belajar siswa dan juga bagi sektor pariwisata.

"Sekarang kalau ada tikus di rumah, kan tikusnya yang ditangkap, bukan rumahnya yang dihilangkan. Study tour juga begitu, kan ada manfaatnya, dibuat kebijakannya, sistemnya diperbaiki, bukan dilarang total," tegas Budi.

Budi juga mendengar keluhan dari penyedia lokasi tujuan pembelajaran yang mengalami penurunan drastis dalam jumlah kunjungan pasca-penerbitan surat edaran larangan.

"Kalau terus seperti ini, sektor pariwisata di berbagai daerah gulung tikar akibat kebijakan larangan study tour," ucap dia. 

Dedi Mulyadi Keukeuh Larang Study Tour

Berita sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan larangan pelaksanaan study tour bagi sekolah di tengah keputusan sejumlah kepala daerah yang melonggarkan kebijakan tersebut.

Dalam pernyataannya di IPDN Kampus Jatinangor, Kabupaten Sumedang, pada Senin (28/7/2025), Dedi mengingatkan pentingnya pemahaman yang benar mengenai makna study tour.

"Saya sudah tanya kepala daerahnya, wali kota Bogor, Cirebon saya sudah tanya. Jadi begini, di sini, kepala daerah harus paham makna study tour," ujar Dedi kepada wartawan.

Dedi menjelaskan, konteks study tour seharusnya berkaitan dengan penelitian. Contohnya, penelitian tentang vulkanik gunung berapi, daerah aliran sungai, pengelolaan sampah, serta sistem pupuk pestisida dan organik.

"Meneliti ruang-ruang yang ada di semesta, melihat bintang, bulan. Jadi lebih pada studi analisis, kemudian kunjungan industri. Itu sebenarnya studi analisis," tambahnya.

Namun, Dedi mencatat adanya aksi demonstrasi dari pelaku pariwisata yang menunjukkan bahwa kegiatan study tour yang selama ini dilakukan bertentangan dengan makna sebenarnya, yang ia sebut sebagai pembodohan publik.

"Dengan adanya demo pekerja pariwisata, pengelola bus pariwisata, dan pengusaha travel itu menunjukkan bahwa study tour yang dilaksanakan selama ini adalah bertentangan dengan kalimat study tour-nya, dan itu pembodohan publik. Makanya, tidak boleh sekolah-sekolah di Jawa Barat membodohi siswa dan orangtuanya, itu tegas saya," tegas Dedi.