Cegah Bendera "One Piece" Berkibar, Pemkab Bogor Gencar Bagikan Merah Putih

BOGOR, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor mengantisipasi maraknya pengibaran bendera Jolly Roger, simbol bajak laut dalam serial manga "One Piece" jelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.

Pengibaran bendera bajak laut One Piece ini terjadi di beberapa daerah dan viral di media sosial.

Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bogor, Ferdinando S Pardede mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menemukan kasus pengibaran bendera non-resmi seperti One Piece di wilayah Kabupaten Bogor. Namun, upaya pencegahan telah dilakukan secara menyeluruh.

"Alhamdulillah sampai saat ini berdasarkan pengamatan kami belum ada pengibaran bendera One Piece di Kabupaten Bogor. Tapi kami sudah melakukan langkah-langkah antisipatif," ujar Ferdinando kepada Kompas.com, Jumat (1/8/2025) malam.

Meski belum ditemukan kasus pengibaran bendera One Piece di wilayah Kabupaten Bogor, Pemkab tidak ingin kecolongan. Karena itu, kata dia, pengawasan, edukasi, dan distribusi bendera Merah Putih dilakukan serentak mulai 1 hingga 17 Agustus 2025.

Menurut Ferdinando, Bupati Bogor telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang mewajibkan pemasangan Bendera Merah Putih di setiap rumah dan bangunan sejak 1 hingga 31 Agustus 2025. Edaran ini juga menyasar kendaraan umum, kendaraan operasional, serta truk agar turut mengibarkan bendera Merah Putih.

SE tersebut Nomor 200-1.2.3 tentang pemasangan bendera merah putih di rumah dan bangunan dan SE Nomor 200-1.2.3/1022 tentang pemasangan bendera di kendaraan umum dan operasional.

Tak hanya itu, Pemkab Bogor melibatkan berbagai elemen seperti organisasi masyarakat (ormas), perangkat daerah, hingga camat untuk mengawasi pemasangan bendera di wilayah masing-masing.

"Ini salah satu cara untuk menangkal fenomena seperti pengibaran bendera One Piece, ketika Merah Putih berkibar di mana-mana, maka potensi itu bisa ditekan," katanya.

Selain itu, Bupati Bogor juga telah menginstruksikan camat, kepala desa, dan lurah untuk aktif mengawasi wilayahnya masing-masing, termasuk melakukan edukasi dan pembagian bendera bagi warga yang belum memiliki.

Menurut Ferdinando, tindakan pengibaran bendera Jolly Roger yang dipadukan dengan merah putih berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Jika ditemukan pelanggaran di wilayah Kabupaten Bogor, Kesbangpol menyerahkan proses hukum kepada aparat penegak hukum. Sementara itu, Kesbangpol fokus pada edukasi dan pembinaan masyarakat agar tidak terjebak pada tindakan yang mencederai semangat nasionalisme.

“Kalau ada tindakan seperti itu, tentu akan kami serahkan ke aparat penegak hukum. Tugas kami adalah mengedukasi masyarakat yang mungkin menganggap hal itu sebagai sesuatu yang biasa saja,” tegas Ferdinando.

Ferdinando menambahkan, pengawasan akan difokuskan hingga ke level camat, kepala desa, dan lurah. Mereka diminta aktif memantau wilayahnya sekaligus mengedukasi warga tentang pentingnya menghormati simbol negara.

“Dengan luas wilayah Kabupaten Bogor, camat tentu lebih tahu kondisi di lapangan. Maka mereka yang kami andalkan untuk memastikan masyarakat memasang bendera Merah Putih sesuai imbauan,” ucap dia.

Tak hanya pengawasan, Pemkab juga menggencarkan gerakan pembagian bendera kepada warga yang belum memiliki. Upaya ini dilakukan bersama organisasi masyarakat dan lembaga lainnya agar tak ada alasan bagi warga untuk tidak memasang bendera Merah Putih.

Sebagai bagian dari penguatan nasionalisme, Pemkab Bogor juga tengah mempersiapkan serangkaian kegiatan menyambut HUT RI di seluruh kecamatan. Rencananya, kegiatan seperti kirab bendera dan perayaan lain akan digelar bergilir agar gaung kemerdekaan terasa hingga pelosok wilayah.

“Pak Bupati ingin semua kecamatan punya kegiatan masing-masing. Ini juga upaya agar masyarakat lebih semangat dan tidak mudah terpengaruh budaya luar yang bisa mengikis rasa cinta Tanah Air,” pungkas Ferdinando.