Dedi Mulyadi Sorot Perusahaan Nakal: Ada Pencemaran, Warga Keracunan, Ujungnya Bagi Sembako...

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa investasi seharusnya memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat sekitar, bukan justru menimbulkan kerusakan dan menurunkan kualitas hidup warga.

"Harusnya investasi memberikan manfaat bagi sekitar, dari lingkungan hingga masyarakatnya," kata Dedi Mulyadi di sela Rapat Kerja Nasional (Rakerkonas) ke-34 Apindo di Bandung, Selasa (5/8/2025), dikutip dari Antara.

Dedi Mulyadi menyoroti praktik sejumlah perusahaan yang mencemari lingkungan tanpa memberikan kompensasi yang layak.

"Kalau ada pencemaran, kami (masyarakat) yang pertama keracunan, tetapi ujungnya perusahaan ganti rugi dengan sembako atau susu. Saya menolak itu. Tidak ada kaitannya pencemaran dengan sembako," ujarnya.

Menurutnya, banyak perusahaan di kawasan industri yang menghasilkan limbah udara, suara, hingga limbah cair yang berdampak langsung pada masyarakat.

Solusi yang dibutuhkan bukanlah kompensasi sesaat, melainkan perbaikan sistem infrastruktur lingkungan.

"Perbaiki sistem limbahnya. Bukan bagi-bagi sembako. Ini harus segera dibenahi," ujarnya.

Selain pencemaran, Dedi Mulyadi juga menyoroti praktik pungutan liar (pungli) dalam proses rekrutmen tenaga kerja.

"Banyak juga oknum HRD yang main-main dengan masyarakat sekitar. Rekrutmen kerja, tetapi minta uang. Ini masalah serius. Mulai Agustus, saya akan tangkap dengan berkoordinasi bersama kepolisian," kata Dedi.

Tak hanya itu, pungli dari pihak luar perusahaan yang kerap memalak perusahaan dengan proposal atau permintaan sumbangan palsu juga akan ditertibkan.

"Perusahaan dipajakin dua kali. Sudah bayar pajak resmi, masih harus dipaksa menyumbang acara tertentu. Tidak dikasih, malah diancam atau dimusuhi. Ini akan kami tertibkan," tegasnya.

Dedi juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan hasil pajak sektor industri benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat di sekitar kawasan industri.

"Ketika dana bagi hasil dari pajak industri turun, kadang justru tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat sekitar. Uangnya dipakai untuk kunjungan kerja, bukan pembangunan," ujarnya.

Ia memastikan Pemprov Jabar akan memprioritaskan pembangunan desa-desa sekitar kawasan industri.

"Kalau basis desanya industri, fokus pembangunan kami adalah air bersih, infrastruktur jalan, rumah rakyat miskin, dan sekolah. Semua harus baik," kata Dedi.