Curhat Komunitas Games Bandung ke Pemerintah: yang Dibutuhkan Bukan Hanya Pendanaan

BANDUNG, KOMPAS.com - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menggelar uji publik Program “Berdaya Berusaha” di Bandung Creative Hub, Senin (25/8/2025).

Program ini ditujukan untuk menghimpun masukan langsung dari praktisi industri kreatif, pelaku UMKM, akademisi, hingga komunitas agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar sesuai kebutuhan di lapangan.

“Ini cara kami mengubah cara kerja pemerintah. Uji publik harus bermakna sejak awal, bukan sekadar formalitas di akhir. Ini adalah esensi dari pemerintahan yang kolaboratif,” ujar Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison dalam rilisnya, Selasa (26/8/2025).

Industri Games Perlu Ekosistem Bisnis

Salah satu pihak yang diajak berdiskusi dan masukannya untuk Menyusun rencana pemerintah ke depan adalah komunitas games.

Dalam diskusi tersebut, komunitas games menekankan bahwa dukungan pemerintah seharusnya tidak berhenti pada aspek pembiayaan.

“Yang dibutuhkan bagi mereka bukan hanya pembiayaan. Yang dibutuhkan ekosistem bisnis yang mendukung (industri) games,” tutur dia.

Tantangan yang Dirasakan UMKM Milenial

Selain komunitas games, pelaku UMKM di Bandung menyampaikan beberapa hal, terutama strategi pemasaran digital.

Para pelaku UMKM terutama yang milenial, menemukan sesuatu yang berbeda dari generasi Z. Mereka banyak menggunakan aplikasi dalam pemasaran produknya, sesuatu hal yang baru bagi milenial.

Hal tersebut tentunya menjadi masukkan bagi pemerintah mengenai apa saja yang dibutuhkan para UMKM untuk melahirkan kebijakan yang konkret, dibutuhkan, sehingga nantinya tidak muncul kegelisahan dan protes di lapangan.

Bandung Jadi Episentrum Kreativitas

Mengenai Bandung dipilih sebagai lokasi uji public, Leontinus mengatakan, itu dikarenakan ekosistem kreatif Bandung dinilai paling dinamis di Indonesia.

“Bandung adalah episentrum kreativitas, baik yang didukung pemerintah maupun tumbuh mandiri. Masukan dari praktisi di sini akan jadi fondasi untuk penyempurnaan program sebelum diluncurkan nasional,” kata Leontinus.

Program “Berdaya Berusaha” dirancang menjadi solusi terintegrasi untuk UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi.

Fokusnya mencakup enam pilar: akses bahan baku, optimalisasi produksi, pembiayaan, strategi pemasaran, tata niaga global, serta legalitas dan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

“Program ini bukan lagi milik Kemenko PM, tapi program kita bersama,” tegas Leontinus.