Salin Artikel

Bandingkan Gaji dengan DPR Rp 100 Juta, Sopir Angkot: Panas, Seharian Cuma Rp 50.000

BANDUNG, KOMPAS.com – Kabar mengenai besaran gaji anggota DPR-RI yang mencapai Rp 100 juta per bulan memicu reaksi beragam di masyarakat, terutama di Kabupaten Bandung.

Sejumlah warga menyuarakan kekesalan mereka, terutama ketika membandingkan keseharian mereka yang penuh keterbatasan dengan gaya hidup mewah para wakil rakyat.

Sopir Angkot: Kerja Seharian Dapat Rp 50.000

Dede Supriatna (48), seorang sopir angkot dari Dayeuhkolot, menilai angka Rp 100 juta per bulan sebagai sesuatu yang “tak masuk akal”.

Ia mengungkapkan, meski bekerja seharian dari pagi hingga malam, penghasilannya hanya berkisar antara Rp 80 ribu hingga Rp 100 ribu per hari.

“Bayangkan, saya tarik angkot dari Subuh, kadang sampai larut malam. Itu pun kalau lagi ramai penumpang. Kalau sepi, bisa cuma bawa Rp 50 ribu. Sementara anggota DPR bisa terima Rp 100 juta, duduk di gedung ber-AC. Jelas bikin iri, tapi juga marah,” katanya dengan nada kesal, saat ditemui pada Selasa (26/8/2025).

Dede menambahkan, ia harus berhemat untuk sekadar membeli beras dan kebutuhan harian, sementara ia sering melihat gaya hidup pejabat yang bergelimang harta, seperti mobil mewah, pakaian mahal, hingga liburan ke luar negeri.

“Kami makan tempe saja sudah syukur. Mereka makan di hotel bintang lima. Ini bedanya bumi sama langit,” ujarnya.

Harga Sepatu Dewan, Biaya Hidup Setahun

Sementara itu, Yani Marlina (37), seorang ibu rumah tangga di Kecamatan Baleendah, juga menyampaikan keresahannya.

Ia mengaku sering pusing mengatur uang belanja harian dari suaminya yang bekerja sebagai buruh pabrik dengan gaji Rp 3,5 juta per bulan.

“Setiap bulan itu uang sudah habis buat bayar kontrakan, listrik, sama sekolah anak. Kadang masih kurang, jadi harus gali lubang tutup lubang. Sementara dengar ada yang gajinya Rp 100 juta, rasanya kok jauh banget bedanya sama kita,” kata Yani.

Diketahui bahwa gaji pokok anggota DPR memang relatif kecil, sekitar Rp 4,2 juta per bulan untuk anggota biasa.

Namun, jika ditambah tunjangan rutin—mulai dari tunjangan istri atau suami, anak, jabatan, komunikasi, hingga perumahan—totalnya bisa melampaui Rp 50 juta.

Jika memasukkan tunjangan rumah, angka tersebut bahkan dapat menyentuh Rp 100 juta.

Nominal ini sangat tidak sebanding dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) di Kabupaten Bandung yang ditetapkan sebesar Rp 3.757.284,86 per bulan.

Yani menambahkan, ia sering melihat berita tentang gaya hidup pejabat yang tampil necis dengan tas atau sepatu bermerek.

“Harga sepatu mereka bisa sama dengan uang belanja saya setahun. Itu yang bikin hati sakit,” ujarnya penuh pilu.

Ia berharap ada perubahan sistem penggajian anggota DPR yang lebih wajar.

“Kalau bisa disesuaikan dengan kondisi rakyat. Jangan terlalu tinggi. Lebih baik uangnya dipakai untuk bantu pendidikan anak-anak miskin,” ucapnya.

Curhatan Tukang Cilok

Asep (50), seorang pedagang cilok di kawasan Soreang, menilai kondisi ini menunjukkan jurang kesenjangan yang semakin lebar.

Ia mengaku sehari-hari hanya bisa membawa pulang Rp 60 ribu hingga Rp 100 ribu dari hasil berjualan.

“Kalau hujan, ya sepi. Kadang malah rugi karena cilok enggak habis terjual. Saya sering mikir, kenapa wakil rakyat bisa gaji gede padahal kerja mereka tidak jelas kelihatan hasilnya buat rakyat,” ujar Asep.

Menurut Asep, seharusnya para anggota DPR memberi contoh hidup sederhana. “Kalau mereka hidup sederhana, rakyat akan hormat. Tapi kenyataannya mereka malah pamer mobil mewah. Rakyat tambah kesel,” ucapnya.

Asep berharap, wakil rakyat dapat mendengar setiap keluhan warga dan menjadikannya bahan evaluasi. “Semoga suara kami, sopir angkot, pedagang cilok, ibu rumah tangga—didengar. Bukan untuk minta belas kasih, tapi keadilan,” tegasnya.

Ketiga warga tersebut sepakat bahwa gaji anggota DPR-RI yang tinggi seharusnya diimbangi dengan kinerja nyata bagi masyarakat.

Kekesalan ini mencerminkan jurang sosial yang kian terasa, di mana pekerja informal dan buruh masih berjuang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sementara para wakil rakyat di Senayan menikmati fasilitas lengkap dengan gaji fantastis.

https://bandung.kompas.com/read/2025/08/26/154733778/bandingkan-gaji-dengan-dpr-rp-100-juta-sopir-angkot-panas-seharian-cuma-rp

Terkini Lainnya

Angka Stunting Jember Tertinggi Se-Jatim, Pemkab Gaspol Program Pencegahan
Angka Stunting Jember Tertinggi Se-Jatim, Pemkab Gaspol Program Pencegahan
Regional
Tersangka dari Balai Kota
Tersangka dari Balai Kota
Regional
Saat Ungkapan 'Anak-anak Harus Hidup Lebih Baik dari Orangtua' Terngiang di Pikiran Gus Fawait...
Saat Ungkapan "Anak-anak Harus Hidup Lebih Baik dari Orangtua" Terngiang di Pikiran Gus Fawait...
Regional
Berdesakan, Lama, dan Kurang Sat Set, Dirasakan Generasi Milenial hingga Z saat Naik Angkutan Kota
Berdesakan, Lama, dan Kurang Sat Set, Dirasakan Generasi Milenial hingga Z saat Naik Angkutan Kota
Regional
Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
Regional
Gus Fawait: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab soal Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Gus Fawait: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab soal Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Regional
Ini Solusi Gus Fawait Mengentaskan Warga Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Ini Solusi Gus Fawait Mengentaskan Warga Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Regional
Warga Tinggal di Tengah Lahan BUMN Disebut Sejahtera, Bisa Beli Mobil dan Umrah
Warga Tinggal di Tengah Lahan BUMN Disebut Sejahtera, Bisa Beli Mobil dan Umrah
Regional
Warga di Tengah Lahan BUMN Bisa Dapat Bantuan 'CSR', tapi Harus Ajukan Proposal Dulu
Warga di Tengah Lahan BUMN Bisa Dapat Bantuan "CSR", tapi Harus Ajukan Proposal Dulu
Regional
Kisah Habibie-Ainun Versi Miskin Ekstrem di Ujung Bukit Perhutani...
Kisah Habibie-Ainun Versi Miskin Ekstrem di Ujung Bukit Perhutani...
Regional
Warga Miskin Ekstrem di Lahan BUMN Pakai Panel Surya untuk Penerangan
Warga Miskin Ekstrem di Lahan BUMN Pakai Panel Surya untuk Penerangan
Regional
Saniman dan Gira: Hidup Serabutan di Lahan BUMN, Menunggu Reforma Agraria
Saniman dan Gira: Hidup Serabutan di Lahan BUMN, Menunggu Reforma Agraria
Regional
Di Persimpangan Sawit, Gajah Tesso Nilo Makin Terhimpit
Di Persimpangan Sawit, Gajah Tesso Nilo Makin Terhimpit
Regional
Demi Dapat Internet, Warga Padati Kantor Bupati Aceh Tengah: Ada Mahasiswa Kerjakan Tugas, atau Hubungi Keluarga
Demi Dapat Internet, Warga Padati Kantor Bupati Aceh Tengah: Ada Mahasiswa Kerjakan Tugas, atau Hubungi Keluarga
Regional
KUHAP Sudah Diketok, tapi Aktivis Gen Z Sukabumi Tetap Resah, Kenapa?
KUHAP Sudah Diketok, tapi Aktivis Gen Z Sukabumi Tetap Resah, Kenapa?
Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com