BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai aksi unjuk rasa mahasiswa rawan disusupi kelompok lain yang tidak berkaitan dengan tuntutan mereka.
"Yang tidak ada kaitannya dengan tuntutan, sehingga sering terjadi chaos ketika pelaksanaan kegiatannya," ujar Dedi usai pertemuan dengan Rektor dan perwakilan mahasiswa Unisba di Gedung Rektorat Unisba, Jalan Tamansari, Kota Bandung, Selasa (2/9/2025).
Dedi menyebut, aksi mahasiswa pada Senin (1/9/2025) sebenarnya berakhir pukul 17.00 WIB tanpa keributan. Namun di luar kampus, muncul kelompok tak dikenal yang melakukan pengadangan hingga berujung bentrokan.
"Kita tidak bisa menjelaskan karena saya kan bukan penyidik yang bisa mengidentifikasi. Tapi kemudian terjadilah konflik di jalan dan konflik di jalan itu segala kemungkinan akan terjadi karena waktunya malam hari, kemudian kedua belah pihak sama-sama sudah lelah sampai malam," kata Dedi.
Sebagai langkah lanjutan, Dedi memastikan akan mempertemukan mahasiswa dengan Pemprov Jabar dan DPRD Jabar untuk menyampaikan aspirasi secara resmi.
"Nanti pimpinan DPRD, para ketua fraksinya hadir dan saya minta seluruh mahasiswanya serentak untuk hadir menyampaikan pendapat dan murni kalangan mahasiswa," ucapnya.
Format dialog terbuka dipilih agar mencegah masuknya penyusup.
"Sehingga pada waktu dialog tidak lagi ada orang yang ngelempar bom molotov, tidak ada lagi orang yang melempar petasan atau kembang api yang justru bertentangan dengan prinsip semangat dialog itu," tuturnya.
Dedi menambahkan, berdasarkan keterangan Kapolda Jabar, patroli gabungan TNI-Polri sempat dilempari bom molotov sehingga dilakukan pembubaran massa.
"Saya menyampaikan penjelasan kedua-duanya. Itu yang penting saya tetap beritikad yang baik agar ini segera selesai masalahnya, seluruh tuntutan bisa terakomodasi dengan baik. Saya membuka ruang dialog dan pada jam 13.00 WIB ini juga saya bertemu dengan para rektor di Gedung Sate," kata Dedi.
https://bandung.kompas.com/read/2025/09/02/154231578/aksi-mahasiswa-rawan-disusupi-dedi-mulyadi-siapkan-dialog-dprd-jabar