Ajakan Provokatif Masif di Medsos, Warga Cirebon Diimbau Waspada

CIREBON, KOMPAS.com - Dinas Komunikasi Informatika dan Statistika (DKIS) Kota Cirebon, Jawa Barat, menggelar rapat saber hoax pada Selasa (2/9/2025) siang. Mereka menilai sebaran informasi provokatif di media sosial selama sepekan terakhir cukup massif sehingga perlu langkah antisipasi.

“Kemarin dan hari ini sudah mulai, beberapa klarifikasi isu-isu hoax di Kota Cirebon, lokal kota ada dua, buatkan narasi klarifikasi, pertama hoax BEM UI dan satunya kejadian rusuh di Jalan Siliwangi 1 kemarin, kami masih terus memonitoring,” kata Kepala DKIS Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa, saat dihubungi Kompas.com via telepon, Selasa siang.

Ma’ruf menyebut, dua hoaks yang beredar sejak Minggu (31/8/2025) hingga Selasa (2/9/2025) adalah informasi bohong terkait larangan aktivitas masyarakat oleh BEM UI serta ajakan perusakan lanjutan di DPRD Kota Cirebon.

Kedua informasi itu sudah menyebar di sejumlah platform media sosial dan sebagian warga sempat terpapar hingga menanyakan kebenarannya. Pemerintah Kota Cirebon kemudian mengeluarkan klarifikasi bahwa kabar tersebut tidak benar.

Ma’ruf menegaskan, pihaknya tidak bekerja sendiri. DKIS menggandeng Jabar Saber Hoax, Komdigi, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), serta Polres Cirebon Kota untuk penanganan apabila hoaks berujung pada tindak pidana.

“Yang tidak boleh itu ajakan pengrusakan, ciri-cirinya bisa dilihat dari permintaan sebarkan secara massif, tidak ada penanggung jawab, dan dinarasikan ajakan penghancuran,” ujarnya.

Ia menambahkan, masyarakat perlu bijak dalam bermedia sosial dan saling menjaga agar tidak mudah terprovokasi. “Dengan cara ini, masyarakat bisa saling jaga agar tidak mudah terpapar provokasi serta hasutan yang merugikan banyak orang,” ucap Ma’ruf.

Sebelumnya, Wali Kota Cirebon, Edo Effendi, bersama TNI, Polri, dan sejumlah elemen masyarakat telah melakukan deklarasi damai di Balai Kota Cirebon, Senin (1/9/2025). Deklarasi ini dilakukan secara fisik dengan melibatkan RT, RW, lurah, ojek online, hingga lintas agama dan profesi.

Edo juga menegaskan penanganan dilakukan di ruang digital dengan dukungan DKIS untuk melawan sebaran provokasi di media sosial.