Dedi Mulyadi Siap Ambil Alih Pengelolaan RSUD Kota Bogor

BOGOR, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengambil alih pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor.

Pernyataan ini disampaikan saat Dedi menjenguk korban ambruknya bangunan Majelis Taklim Asobiyah di Ciomas, yang dirawat di RSUD Kota Bogor, Minggu (7/9/2025).

Dedi menegaskan, RSUD Kota Bogor saat ini menanggung beban layanan yang sangat besar.

Rumah sakit tersebut tidak hanya melayani warga Kota Bogor, tetapi juga pasien dari Kabupaten Bogor, Cianjur, Sukabumi, hingga Depok, dengan total cakupan hingga 14 juta penduduk.

Hal ini membuat RSUD Kota Bogor rawan menghadapi persoalan operasional.

“Potensi pasien yang tidak bisa membayar cukup besar, karena ada yang BPJS-nya tidak bisa klaim atau bahkan tidak punya BPJS. Kalau terus begini, rumah sakit bisa kehabisan bahan dan biaya operasional. Karena itu, kalau ada usulan Pemprov Jabar mengambil alih, saya menyatakan siap,” ujar Dedi. 

Ia menambahkan, RSUD Kota Bogor adalah rumah sakit tua dengan fasilitas cukup lengkap. Namun rumah sakit ini terbebani tingginya jumlah pasien rujukan.

Dengan peran vital yang dimiliki rumah sakit ini, Dedi menilai dukungan dari pemerintah provinsi sangat diperlukan agar pelayanan tetap optimal.

Meskipun demikian, Dedi menekankan bahwa fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh korban ambruknya majelis taklim mendapatkan layanan terbaik.

Mengenai kelayakan bangunan dan perizinan, ia menegaskan, hal tersebut merupakan kewenangan aparat penegak hukum.

Sedangkan untuk biaya penanganan terhadap korban, pihaknya memastikan akan ditanggung Pemprov Jabar.

Ia juga mengingatkan bahwa kapasitas bangunan harus diperhatikan agar tidak melebihi batas yang seharusnya.

"Harapannya ke depan, kita selalu mempertimbangkan kapasitas bangunan itu harus punya kapasitasnya. Kalau kapasitas 30, tidak boleh diisi oleh 100 atau 200 orang," katanya.

Dedi juga menekankan pentingnya kualitas konstruksi bangunan, terutama yang berada di tebing jurang, agar tidak mengorbankan keselamatan masyarakat.