Meski Minta Maaf, Putri Karlina Sebut Pelayanan di Garut Tak Separah Curhat Abenk "Preman Pensiun"

Sebelumnya, Abenk lewat media sosial Instagram, mengeluhkan sulitnya mendapatkan surat izin persetujuan bangunan gedung (PBG) untuk masjid wakaf yang sedang dibangun di Kampung Mojang, Desa Sukakarya, Kecamatan Samarang, Garut, Jawa Barat.

Putri langsung mendatangi kantor Mall Pelayanan Publik (MPP) Pemkab Garut yang berada tidak jauh dari lingkungan perkantoran Bupati Garut di Jalan Pembangunan, Kamis (11/9/2025).

Usai melihat langsung dan mendengar keterangan dari pihak-pihak penyedia layanan dari berbagai dinas yang ada di MPP, Putri mengakui ada hal yang salah dalam pelayanan hingga dirinya pun meminta maaf.

Namun, menurutnya pelayanan di MPP tidak seburuk yang disampaikan Abenk.

"Tapi kalau dibilang pelayanannya buruk sekali, mungkin saya membela, tidak seburuk itu karena yang bersangkutan pun sudah banyak komunikasi," kata Putri kepada wartawan usai mendatangi MPP, Kamis (11/9/2025).

Putri mengakui ada kesalahan dari petugas pelayanan saat Abenk datang pertama kali ke MPP karena di loket pelayanan tidak ada petugas.

Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan mengumpulkan dinas-dinas yang membuka pelayanan di MPP dan membuat komitmen soal tenaga kerja yang ada di MPP di bawah pimpinan Kepala Dinas Perizinan Garut.

Sementara masalah lainnya menurut Putri terjadi karena komunikasi.

"Saya tadi cek semuanya, memang kesalahan kami adalah ada informasi yang miss," katanya.

Putri menegaskan, Pemkab Garut terus berupaya memperbaiki pelayanan.

"Saya minta maaf atas ketidaknyamanan dan untuk masyarakat yang mungkin merasa tidak puas terhadap lini pemerintahan manapun, kami sekarang berupaya semaksimal mungkin selalu melakukan perbaikan," katanya. 

Sebelumnya, dalam unggahan videonya, Abenk menyebut sulit mengurus perizinan untuk membangun masjid wakaf.

Abenk mengaku sudah berupaya patuh dengan mengurus izin ke Mall Pelayanan Publik (MPP) sesuai arahan Kepala Dinas Perizinan Garut. Namun, ia kecewa karena loket Dinas PUPR tutup saat ia datang.

“Saat itu saya datang jam setengah tiga, katanya jam segitu pelayanan memang sudah tutup,” ucap Abenk.

Ia mengaku harus bolak-balik hingga empat kali ke MPP sebelum akhirnya mendapat selembar kertas berisi daftar syarat dokumen PBG.

“Di luar ekspektasi, ternyata begitu buruknya pelayanan publik di Kabupaten Garut, mulai dari sistem sampai para petugas outlet/counter Dinas PUPR yang jauh dari profesional,” ujarnya.

Menurut Abenk, ia bahkan diminta mengurus amdal dan rekomendasi dari sejumlah dinas terkait.

Keluhan Abenk kemudian ditanggapi Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.

Dedi meminta maaf dan mengingatkan Bupati serta Wakil Bupati Garut agar peka terhadap keluhan warganya.

“Mohon maaf untuk Kang @abenk\_marco atas ketidaknyamanannya. Saya yakin bapak Bupati Garut @syakuramin dan Ibu Wakil Bupati Garut @putri.karlina14 peka melihat dan menyelesaikan peristiwa ini. Hatur nuhun,” tulis Dedi dalam unggahannya, Kamis (11/9/2025).