Dedi Mulyadi Wajibkan 7,5 Persen APBD untuk Jalan: Kalau Tidak, Sampai Kiamat Tetap Rusak

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa setiap pemerintah kabupaten dan kota di Jabar wajib menyiapkan alokasi anggaran untuk perbaikan jalan minimal 7,5 persen dari total APBD.

Menurut Dedi, kebijakan itu akan diperkuat dengan keputusan gubernur agar seluruh daerah memiliki komitmen yang sama.

"Karena kalau tidak 7,5 persen, tetap saja jalan di Jawa Barat akan tetap rusak," katanya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (18/9/2025).

Ia menuturkan bahwa penetapan angka 7,5 persen penting mengingat keluhan masyarakat soal jalan rusak kerap dilayangkan kepadanya, meski status jalan tersebut berada di bawah kewenangan kabupaten dan kota.

"Masyarakat tidak akan membedakan. Setiap jalan rusak, 'Pak Dedi, jalan goreng (rusak)'," ujarnya.

Dedi menilai kewajiban alokasi ini akan memaksa daerah menempatkan infrastruktur sebagai prioritas utama dibanding pos anggaran lain yang dianggap tidak bermanfaat.

Ia mencontohkan Kabupaten Sukabumi yang hanya menganggarkan Rp 150 miliar dari total APBD Rp 4,2 triliun untuk perbaikan jalan.

"Sampai kiamat enggak akan beres (soal urusan jalan)," kata Dedi.

Dengan porsi anggaran yang minim itu, Dedi menduga masih banyak belanja organisasi perangkat daerah (OPD) yang digunakan untuk kegiatan kurang produktif.

Ia menekankan bahwa harus ada skala prioritas agar pembangunan berjalan efektif.

"Kalau begitu harus ada skala prioritas, untuk OPD yang sekitar tidak memberikan pelayanan teknis, tidak anggaran tidak apa-apa," ucap Dedi.

Mantan Bupati Purwakarta itu menyebut anggaran di dinas yang tidak produktif bisa dialihkan ke perbaikan jalan maupun irigasi.

Selama kebutuhan dasar itu belum tertangani, OPD lain diminta menahan diri.

Ia pun memberi contoh dari gaya kepemimpinannya sendiri.

Selama tujuh bulan menjabat gubernur, anggaran perjalanan dinas yang dipakainya hanya Rp 74 juta dari total alokasi Rp 750 juta.

"Sampai Desember saya menargetkan sampai Rp 100 juta saja, sisanya yang Rp 600 untuk asuransi (pekerja nonformal). Ini saya memberikan contoh, agar pembangunan cepat kita tercapai," kata Dedi.