Siswa Keracunan MBG, KemenHAM Jabar Desak SPPG Bersertifikat Higienis

BANDUNG, KOMPAS.com - Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat, mendesak pemerintah segera mengevaluasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) usai ratusan siswa di Kabupaten Bandung Barat (KBB) keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Pemilik dapur MBG (SPPG) wajib dan harus memiliki sertifikat higienis dan kelayakan, karena hal ini menyangkut hidup orang banyak," ujar Kepala Kanwil KemenHAM Jawa Barat, Hasbullah Fudail saat dihubungi Kamis (24/9/2025).

Hasbullah juga meminta Dinas Kesehatan untuk melakukan pengawasan penuh agar insiden serupa tidak terulang.

Menurutnya, semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut harus tetap sesuai dengan tujuan awal, yaitu meningkatkan gizi siswa, bukan menimbulkan ancaman kesehatan.

Hasbullah menyebut, jumlah korban keracunan sudah sangat banyak, lebih dari 800 orang.

"Gejala keracunan dari setiap siswa yang datang bervariasi, mulai dari pusing, mual, muntah, sesak napas, sampai dengan kejang-kejang yang membutuhkan tindakan lanjutan untuk dirujuk ke RSUD Cililin sebagai rumah sakit terdekat," katanya.

Menurutnya, insiden ini tidak bisa dianggap sepele dan sudah termasuk kategori Kejadian Luar Biasa (KLB).

"Harapan saya ini bisa ditangani secara cepat, karena ini sudah termasuk KLB, sehingga penanganannya membutuhkan koordinasi yang intensif dengan seluruh stakeholder," ujarnya.

Ia memandang, program MBG bertujuan baik dari sisi kemanusiaan. Namun, pada implementasinya di lapangan tidak sesuai standar.

"Program MBG ini sangat bagus, tetapi mungkin dalam implementasinya di lapangan tidak sesuai. MBG ini bagian dari pemenuhan HAM bagi warga negara, seperti Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran tentang bagaimana HAM menjadi isu utamanya," katanya.

Untuk memastikan kualitas makanan, Kanwil HAM Jabar mendesak adanya evaluasi menyeluruh mulai dari bahan baku, proses produksi, hingga distribusi makanan ke sekolah.

Hasbullah menambahkan, tidak boleh ada lagi ego sektoral yang bisa menghambat koordinasi lintas instansi.

"Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah segera melakukan evaluasi bagaimana sebuah dapur disebut telah memenuhi standar kelayakan dilihat dari berbagai aspek penunjangnya, serta dalam pelaksanaannya diawasi secara penuh oleh Dinas Kesehatan," pungkasnya.