Dana Transfer Daerah Dipangkas, Dedi Mulyadi Pastikan Layanan Dasar Tetap Prioritas

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa pelayanan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas utama meski dana transfer daerah dari pemerintah pusat dipangkas hingga Rp 2,458 triliun pada 2026.

Dedi Mulyadi memastikan pembangunan infrastruktur, sarana pendidikan, layanan kesehatan, hingga irigasi tidak boleh berkurang meski APBD Jabar 2026 turun dari Rp 31,1 triliun menjadi Rp 28,6 triliun.

"Saya sebagai gubernur, pembangunan infrastruktur, pembangunan sarana prasarana pendidikan, pembangunan sarana layanan kesehatan tidak boleh berkurang. Pembangunan irigasi tidak boleh berkurang," kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (25/9/2025).

Ia menerangkan bahwa imbas pemangkasan tersebut juga berdampak pada sejumlah pos anggaran yang harus dikurangi untuk menutup defisit.

Salah satunya adalah belanja pegawai.

Dari perhitungan Bappeda Jabar, pos ini dikurangi Rp 768 miliar dari total Rp 9,9 triliun.

Efeknya, Pemprov Jabar berencana menunda pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) baru pada 2026.

Dedi mengungkapkan bahwa alasan penundaan dilakukan karena pekerjaan bagi aparatur sipil negara akan berkurang seiring pemangkasan anggaran.

"Kenapa bakal nganggur? Karena pekerjaannya enggak ada. Jadi, nanti banyak PNS, ASN yang tidak ada pekerjaan kalau saya tidak membuat kegiatan pembangunan. Jadi, enggak ada artinya," ucapnya.

Dari sisi transfer pusat, dana bagi hasil pajak yang semula Rp 2,2 triliun anjlok menjadi Rp 843 miliar.

Dana alokasi umum (DAU) dari Rp 4 triliun terkoreksi menjadi Rp 3,3 triliun.

Adapun dana alokasi khusus (DAK) fisik sebesar Rp 276 miliar dihapus sepenuhnya.

"Dana untuk bangun jalan, irigasi, bangun puskesmas tahun 2026 tidak ada, tidak ada harapan," kata Dedi.

Pemangkasan juga menyentuh DAK nonfisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dari Rp 4,8 triliun menjadi Rp 4,7 triliun.

Selain belanja pegawai, penghematan dilakukan pada belanja hibah.

Dari Rp 3,03 triliun ditekan menjadi Rp 2,3 triliun.

Khusus Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), Dedi menyebut akan dialihkan menjadi beasiswa langsung untuk siswa.

Belanja barang dan jasa pun ikut dikurangi. Dari Rp 7,6 triliun, jumlahnya ditekan hingga Rp 5 triliun.

Pemotongan mencakup biaya listrik, air, internet, hingga jamuan makan di lingkungan biro umum dan administrasi pimpinan Setda Jabar.

"Kegiatan resmi cukup menyediakan minuman, sementara makanan bisa dimasak langsung dengan jasa tukang masak. Enggak ada katering," ujarnya.

Dedi menegaskan bahwa strategi efisiensi ini tidak lain demi menjaga keberpihakan Pemprov Jabar terhadap pelayanan publik.

"Jalan kudu halus, jembatan kudu halus, sekolah harus bagus, lampu-lampu PJU harus bagus, kita tetap prima. Jangan pernah menyerah," tuturnya.