Dana Daerah Berkurang, Dedi Mulyadi Andalkan MBG Jadi Solusi Ekonomi

BOGOR, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan hanya soal pemenuhan gizi siswa, melainkan juga bisa menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Hal itu ia sampaikan usai rapat koordinasi (rakor) MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN) dan pimpinan daerah di Jawa Barat.

Dedi menjelaskan, pengurangan dana transfer pusat ke daerah berdampak pada melambatnya pembangunan infrastruktur dan penyerapan tenaga kerja.

Karena itu, MBG harus dimanfaatkan untuk menutup ruang kosong dalam pertumbuhan ekonomi.

Menurutnya, alokasi anggaran yang besar dalam MBG akan mampu menumbuhkan sirkulasi ekonomi baru di tengah berkurangnya dana transfer dari pusat ke daerah.

"Melalui MBG, ada siklus keuangan baru dari APBN yang bisa masuk ke daerah. Ini penting supaya ekonomi lokal tetap bergerak," kata Dedi usai rapat program strategis nasional tersebut di Bale Pakuan Pajajaran, Bogor, Senin (29/9/2025).

Ia mencontohkan, pasokan bahan baku makanan hingga tenaga kerja harus berasal dari wilayah setempat.

Dengan begitu, dampaknya bisa terukur dan menjadi bagian dari perputaran ekonomi di Jawa Barat.

Pelaku usaha kecil pun bisa ikut merasakan manfaat program tersebut.

Selain itu, tenaga kerja yang direkrut untuk mengelola dapur dan distribusi makanan juga akan diprioritaskan dari masyarakat di sekitar sekolah.

Hal ini penting agar MBG bukan hanya tentang makan bergizi, tetapi juga membuka lapangan kerja.

Untuk mendukung hal tersebut, Pemprov Jabar juga menyiapkan tim khusus evaluasi dan pengawasan MBG.

Tim ini akan memantau seluruh proses, dari penyediaan bahan baku hingga distribusi makanan di sekolah.

Mereka bahkan akan mencicipi makanan untuk memastikan kualitasnya sesuai standar.

Dedi menegaskan, pengawasan ini diperlukan agar dana yang digelontorkan benar-benar menghasilkan makanan bergizi senilai Rp 10 ribu per porsi.

Kemudian, jika ada penyedia yang terbukti mengurangi hak anak-anak, sanksi tegas akan dijatuhkan mulai dari administratif, pemutusan kerja sama sebagai mitra, hingga proses hukum pidana korupsi.

Menurutnya, kualitas dan kuantitas makanan tidak bisa ditawar.

Guru maupun siswa diperbolehkan melaporkan jika menemukan makanan yang tidak sesuai porsi atau standar gizi.

Ia juga mendorong setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat membentuk lembaga aduan.

Lembaga ini akan menampung keluhan langsung dari sekolah sehingga pengawasan berjalan transparan.

Ke depan, Pemprov Jabar juga mengusulkan pembangunan dapur sekolah di lembaga pendidikan dengan jumlah siswa lebih dari 1.000 orang.

Dedi menilai langkah ini akan mempercepat proses distribusi makanan sekaligus melibatkan orang tua siswa sebagai relawan pengelola.