Dedi Mulyadi Tekankan Pengawasan Berlapis MBG: Dapur Mandiri, Orang Tua Harus Dilibatkan

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengusulkan agar sekolah dengan jumlah siswa mencapai 1.000 orang memiliki dapur mandiri untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan pemerintah kota/kabupaten.

"Saya mengusulkan dan nanti dibicarakan dalam MoU, jadi sekolah yang memiliki siswa sampai seribu orang itu dimungkinkan nanti pemprov dan pemda kota/kabupaten membangun dapurnya di sekolah," kata Dedi, atau yang biasa disapa KDM, dalam rapat koordinasi MBG Jabar bersama pemerintah kabupaten/kota di Bale Pakuan, Bogor, Senin (29/9/2025).

Menurut Dedi, sekolah dengan jumlah siswa lebih dari seribu orang memang perlu didorong untuk memiliki dapur mandiri.

Nantinya, dapur tersebut akan dikelola bersama oleh pemerintah daerah dan orang tua siswa sebagai relawan.

Langkah ini diyakini mampu menekan biaya distribusi makanan sekaligus membuka lapangan kerja baru di lingkungan sekolah.

Selain itu, orang tua siswa dapat berperan aktif menjaga kualitas makanan yang disajikan.

Pemerintah daerah akan membantu pembangunan fasilitas dapur, sementara para orang tua dilibatkan dalam pengelolaan.

Dengan keterlibatan masyarakat, Dedi berharap program MBG tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, tetapi menjadi gerakan gotong royong bersama.

"Sehingga, nanti bisa menggerakkan orang tua siswa untuk secara bersama-sama menjadi relawan pengelola MBG. Ini yang menjadi fokus," tuturnya.

"Yang terakhir adalah rekrutmen tenaga kerja diharapkan bersumber dari wilayah setempat serta pasokan suplai dan demand, seluruh kebutuhan MBG-nya itu terdata di dalam data statistik Bapedda sehingga bisa dihitung sebagai angka sirkulasi ekonomi yang ditumbuhkan melalui MBG," tuturnya.

Dedi menilai, keberadaan dapur di sekolah akan memudahkan pengelolaan makanan dan mengurangi risiko keterlambatan distribusi.

Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan orang tua agar program berjalan lebih transparan.

Selain itu, Dedi menambahkan, pengawasan berlapis akan diterapkan. Setiap daerah akan memiliki tim khusus untuk menerima aduan dari guru maupun siswa terkait kualitas dan kuantitas makanan yang disajikan.

(Penulis Kontributor Bogor Kompas.com: Afhdalul Ikhsan)