3 Langkah Dedi Mulyadi Hadapi Dana Daerah Turun, dari Efisiensi hingga Opsi WFH

KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah untuk menyikapi penurunan dana transfer dari pemerintah pusat pada 2026 mendatang.

Dedi Mulyadi mengungkap, Pemprov Jabar akan kehilangan dana transfer Rp 2,458 triliun, sementara 27 kabupaten dan kota di Jabar berkurang sekitar Rp 2,7 triliun.

"Kami mencoba mengorkestrasi seluruh kabupaten-kota di Jawa Barat agar tidak kehilangan spirit membangun," kata Dedi dalam keterangan tertulis, Rabu (1/10/2025).

"Kalau dibiarkan, maka pembangunan akan hilang. Kan ini berbahaya," lanjutnya.

Kondisi ini, menurutnya, harus diantisipasi dengan strategi bersama agar pembangunan tetap berjalan.

Berikut ini tiga langkah Dedi Mulyadi menghadapi penurunan dana transfer dari pusat ke daerah tersebut:

1. Pertemuan Seluruh Kepala Daerah di Gedung Pakuan

Untuk merespons kondisi ini, Dedi mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Jabar di Gedung Pakuan, Bandung, Selasa (30/9/2025).

Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan efisiensi tanpa menghentikan pembangunan.

2. Efisiensi Belanja Non-Esensial

Belanja pembangunan tetap dipertahankan, sementara penghematan dilakukan pada pos-pos berikut:

1. Belanja barang dan jasa

2. Pemeliharaan gedung

3. Perjalanan dinas

4. Makan dan minum

5. Transportasi

"Yang mengalami penurunan adalah belanja barang dan jasa, belanja pemeliharaan gedung, belanja perjalanan dinas, belanja makan dan minum, kebutuhan transportasi," ucap Dedi.

3. Opsi Kerja dari Rumah (WFH)

Efisiensi juga menyasar pola kerja aparatur sipil negara (ASN).

Dedi membuka opsi kerja dari rumah (work from home) untuk menghemat listrik, internet, dan air di kantor.

"Nah ini adalah solusi-solusi yang akan dibangun untuk tetap kami berjalan kencang, berlari kencang," tuturnya.

Tak Ada Pekerjaan yang Hilang

Meski demikian, Dedi memastikan, pemangkasan dana transfer tidak akan menghapus program kerja.

Penghematan dilakukan pada pos non-esensial, termasuk penggunaan AC dan jamuan makan.

"Semuanya nanti akan diatur. Kami akan pasang alarm-alarm untuk mengatur dan mengingatkan tentang penggunaan seluruh perangkat alat pemerintah di Provinsi Jawa Barat agar efisien," ujar Dedi.

Dalam rapat koordinasi tersebut, seluruh kepala daerah menyepakati langkah efisiensi.

Anggaran pembangunan diputuskan tetap dipertahankan, sedangkan belanja barang dan jasa akan dipangkas.

(Penulis Kontributor Bandung Kompas.com: Faqih Rohman Syafei)