Salin Artikel

Pro Kontra Dedi Mulyadi Hentikan Tambang di Parung Panjang, Tak Macet hingga Jalan Khusus

BOGOR, KOMPAS.com - Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menghentikan sementara aktivitas usaha tambang di wilayah Parung Panjang, Cigudeg, dan Rumpin membuat pro dan kontra di masyarakat.

Truk tambang yang biasa melintasi wilayah Parung Panjang tidak beroperasi karena produksi hasil tambang dari perusahaan dihentikan sementara.

Ada masyarakat yang mendukung, tetapi ada juga yang merasa perlu dikaji ulang kebijakan tersebut.

Salah satu warga, Elisa (46), mengaku senang dengan kondisi di Parung Panjang dalam beberapa hari terakhir ini.

Sebab, tidak adanya truk tambang yang melintas membuat jalanan tidak macet.

"Ya senang gitu, enggak macet gitu kendaraannya. Bagus sekarang," kata Elisa saat ditemui Kompas.com, Rabu (1/10/2025).

Debu jalanan yang biasa menyelimuti bak salju di jalan-jalan Parung Panjang juga sudah berkurang.

"Debu juga enggak begitu banyak, yang penting macetnya itu. Macet kalau pas ada truk, kalau pagi tuh anak-anak sekolah susah, (berangkat) kerja juga macet, sore juga sama," ungkapnya.

Dukungan untuk kebijakan Dedi pun datang dari warga lainnya, Andri (20), yang sehari-hari berjualan gorengan di pinggir Jalan M Toha, Parung Panjang.

Semenjak truk tambang tidak melintas, jalanan menjadi lebih lengang dan polusi debu berkurang.

"Menurut saya lebih bagus, enggak ada polusi, jalan enggak macet," tutur Andri.

Kaji ulang kebijakan

Sementara itu, warga lainnya, Hari Setiawan, menilai kebijakan Dedi Mulyadi itu perlu dikaji ulang.

Sebab, kebijakan tersebut kurang tepat bagi semua pihak yang terdampak.

Di satu sisi, keberadaan truk tambang dikeluhkan warga karena dinilai menimbulkan kemacetan dan lainnya.

Namun, di sisi lain, ada warga yang menggantungkan hidupnya dari tambang, seperti kuli, sopir truk, dan pedagang.

"Saya minta ke pemerintah ditinjau kembali surat edaran tersebut, apalagi akan ditutup sampai Desember, akan menjadi bumerang. Kami dibenturkan di bawah, yang salah ini pemerintah sebenarnya, kenapa kami dibenturkan gitu kan," ucap Hari.

Menurutnya, terdapat beberapa opsi untuk mengambil jalan tengah terkait persoalan ini.

Bisa dengan membatasi jumlah truk atau menambahkan personel Dishub untuk mengatur lalu lalang truk tambang.

Akan tetapi, solusi utama menurutnya yang ampuh yaitu segera membangun jalan khusus tambang.

"Jalan khusus tambang harga mati," tegasnya.

Harapannya, setelah kebijakan penghentian sementara aktivitas usaha tambang dikaji ulang, pemerintah bersama semua pihak duduk bersama untuk mengambil langkah-langkah kembali.

"Apalagi Gubernur belum pernah nginjek ke Cigudeg, ya, alangkah baiknya ditinjau dan direvisi," tuturnya.

Kebijakan Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa kebijakan penutupan sejumlah tambang di kawasan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, merupakan langkah untuk menjaga ketenangan hidup masyarakat.

Meski menuai protes dari penambang, pengusaha angkutan, hingga sopir truk, Dedi Mulyadi menyebut keputusan itu diambil demi kepentingan yang lebih luas.

"Saya menyampaikan terima kasih terhadap berbagai aspirasi seluruh warga Cigudeg dan yang kecewa, terutama karena tambang di sana ditutup. Pasti di situ ada para pekerja, kemudian sopir truk, dan berbagai kalangan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Rabu (1/10/2025).

Dedi mengakui bahwa aktivitas tambang di wilayah tersebut telah berlangsung lama dan melahirkan keuntungan besar bagi sebagian pihak.

"Tambang itu sudah beroperasi sangat lama, sudah melahirkan banyak sekali orang-orang kaya, telah melahirkan properti-properti mewah di berbagai tempat. Pasti sudah banyak keuntungan yang diraih," ucapnya.

Di balik itu, ia menyoroti kerugian sosial dan lingkungan yang ditanggung masyarakat sekitar, yang menurutnya meliputi kerusakan jalan, debu, kebisingan, hingga kecelakaan lalu lintas yang menjadi masalah serius dan tidak bisa lagi diabaikan.

"Kalau giliran ada kebijakan gubernur yang mengembalikan kembali ketenangan hidup warga, agar bisa menikmati jalan dengan baik, terbebas dari debu, terbebas dari kebisingan, terhindar dari berbagai kecelakaan yang ditimbulkan karena angkutan yang besar-besar, pasti maju yang paling depan adalah rakyat yang paling bawah," ucap Dedi.

https://bandung.kompas.com/read/2025/10/02/053650178/pro-kontra-dedi-mulyadi-hentikan-tambang-di-parung-panjang-tak-macet-hingga

Terkini Lainnya

Jelang Nataru, KAI Edukasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang Surabaya Gubeng
Jelang Nataru, KAI Edukasi Keselamatan di Perlintasan Sebidang Surabaya Gubeng
Regional
Angka Stunting Jember Tertinggi Se-Jatim, Pemkab Gaspol Program Pencegahan
Angka Stunting Jember Tertinggi Se-Jatim, Pemkab Gaspol Program Pencegahan
Regional
Tersangka dari Balai Kota
Tersangka dari Balai Kota
Regional
Saat Ungkapan 'Anak-anak Harus Hidup Lebih Baik dari Orangtua' Terngiang di Pikiran Gus Fawait...
Saat Ungkapan "Anak-anak Harus Hidup Lebih Baik dari Orangtua" Terngiang di Pikiran Gus Fawait...
Regional
Berdesakan, Lama, dan Kurang Sat Set, Dirasakan Generasi Milenial hingga Z saat Naik Angkutan Kota
Berdesakan, Lama, dan Kurang Sat Set, Dirasakan Generasi Milenial hingga Z saat Naik Angkutan Kota
Regional
Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
Misteri Angka di Kayu Gelondongan Pasca Banjir Sumatera
Regional
Gus Fawait: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab soal Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Gus Fawait: Jangan Saling Lempar Tanggung Jawab soal Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Regional
Ini Solusi Gus Fawait Mengentaskan Warga Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Ini Solusi Gus Fawait Mengentaskan Warga Miskin Ekstrem di Tengah Lahan BUMN
Regional
Warga Tinggal di Tengah Lahan BUMN Disebut Sejahtera, Bisa Beli Mobil dan Umrah
Warga Tinggal di Tengah Lahan BUMN Disebut Sejahtera, Bisa Beli Mobil dan Umrah
Regional
Warga di Tengah Lahan BUMN Bisa Dapat Bantuan 'CSR', tapi Harus Ajukan Proposal Dulu
Warga di Tengah Lahan BUMN Bisa Dapat Bantuan "CSR", tapi Harus Ajukan Proposal Dulu
Regional
Kisah Habibie-Ainun Versi Miskin Ekstrem di Ujung Bukit Perhutani...
Kisah Habibie-Ainun Versi Miskin Ekstrem di Ujung Bukit Perhutani...
Regional
Warga Miskin Ekstrem di Lahan BUMN Pakai Panel Surya untuk Penerangan
Warga Miskin Ekstrem di Lahan BUMN Pakai Panel Surya untuk Penerangan
Regional
Saniman dan Gira: Hidup Serabutan di Lahan BUMN, Menunggu Reforma Agraria
Saniman dan Gira: Hidup Serabutan di Lahan BUMN, Menunggu Reforma Agraria
Regional
Di Persimpangan Sawit, Gajah Tesso Nilo Makin Terhimpit
Di Persimpangan Sawit, Gajah Tesso Nilo Makin Terhimpit
Regional
Demi Dapat Internet, Warga Padati Kantor Bupati Aceh Tengah: Ada Mahasiswa Kerjakan Tugas, atau Hubungi Keluarga
Demi Dapat Internet, Warga Padati Kantor Bupati Aceh Tengah: Ada Mahasiswa Kerjakan Tugas, atau Hubungi Keluarga
Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme KOMPAS.com
Kolom ini tidak boleh kosong.
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com