Rp 50 Triliun Beredar dari MBG, Dedi Mulyadi: Bisa Dongkrak Ekonomi Rakyat, Jangan Monopoli!

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menilai berkurangnya dana transfer daerah tidak otomatis memperlambat laju ekonomi provinsi.

Sebab, ada Rp 50 triliun yang beredar melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Kalau Rp 5,7 triliun seluruh Provinsi Jawa Barat, itu kan dana yang ada di kas APBD, yang itu biasanya dikelola ke anggaran infrastruktur dan anggaran lainnya," ujarnya saat ditemui di Gedung Sabuga ITB, Kota Bandung, Kamis (2/10/2025).

Menurut dia, dana Rp 50 triliun dari MBG berbeda sifatnya dengan APBD.

Dana itu langsung beredar di masyarakat dan bisa menggerakkan roda ekonomi rakyat, terutama jika dikelola dengan baik.

"Kalau yang Rp 50 triliun kan dana yang beredar di Jawa Barat karena berkah dari program MBG jika dikelola dengan baik, membangun sistem ekonomi kerakyatan, produktivitas pertanian terserap, lapangan kerja terbuka, anak-anak sekolah produktif," kata Dedi.

Ia menegaskan, kunci utama agar dana tersebut berdampak pada ekonomi terletak pada pengelolaan dan distribusinya, dengan tujuan agar dana tersebut tidak jatuh pada praktik monopoli atau dikuasai segelintir pihak.

"Sehingga kan ini yang kami ingin dorong, makanya minggu depan akan MoU, yang tidak boleh itu mata rantai ekonominya dikuasai oleh orang yang punya modal, itu yang kami enggak setuju," ucapnya.

Dedi menyebut, jika dana Rp 50 triliun dari MBG berputar di ekonomi rakyat, dampaknya bisa menutupi hilangnya Rp 5,7 triliun dari dana transfer daerah.

"Pendongkrak ekonomi, kalau dari sisi siklus ekonomi kita hilang misalnya Rp 5,7 triliun, tetapi beredar Rp 50 triliun kan lumayan, kalau itu bisa dimanfaatkan. Tetapi, kalau terbalik, yang terbalik adalah siklusnya beredar pada kalangan tertentu. Kemudian? Ada monopoli, dan itu bisa menjadi bumerang," tegasnya.

Untuk itu, Dedi mendorong agar dapur MBG didekatkan dengan sekolah agar orangtua murid juga mengetahui dari mana pasokan bahan baku berasal.

Keberadaan dapur tersebut tidak hanya menjadi tempat penyedia makanan sehat bagi siswa, tetapi juga dapat menjadi motor penggerak siklus ekonomi masyarakat sekitar.

"Makanya harapan saya dengan dapur nanti didekatkan sekolah, sebenarnya lagi mendekatkan mata rantai pasar agar orang tua siswa juga mengetahui pasokan bahan bakunya dari mana," tutur Dedi.

Ia juga memastikan, pelaksanaan MBG akan diawasi melalui MoU dengan sejumlah pihak terkait.

Selain untuk memastikan kualitas bahan baku, hal tersebut menjamin makanan yang diberikan tetap terjaga baik.

"MBG-nya sudah koordinasi dengan Gubernur, nanti MoU, nah nanti MoU itu di dalamnya ada satgas yang melakukan pengawasan," pungkas Dedi.