Dari Keluhan Ibu di Indramayu, Dedi Mulyadi Tegaskan Perlunya Pos Pengaduan dan Gerakan Rereongan

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, kembali menegaskan pentingnya membangun solidaritas sosial dari bawah.

Hal tersebut disampaikan setelah Dedi Mulyadi berdialog langsung dengan warga yang mengadu ke pos pengaduan di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang, pada Senin (6/10/2025).

Dalam dialog itu, seorang ibu asal Desa Kroya, Kabupaten Indramayu, menceritakan anaknya yang menderita sakit jantung tetapi tidak bisa berobat ke Jakarta karena terkendala ongkos.

"Masalahnya apa?" tanya Dedi.

"Penyakitnya jantung, bolongnya dua," jawab ibu tersebut.

"Terus sekarang anaknya di mana? Ibu punya BPJS?" kata Dedi.

"Punya," jawab ibu tersebut.

"Terus masalahnya apa?" tanya Dedi saat mendengarkan keluhan warga.

Sang ibu mengaku sudah melapor ke pemerintah desa dan kecamatan, tetapi tidak mendapat respons.

"Sudah, tapi enggak diurus," kata ibu itu.

Mendengar hal tersebut, Dedi menilai persoalan seperti ini seharusnya bisa diselesaikan di tingkat desa dan kecamatan, tanpa harus menunggu campur tangan gubernur.

Ia pun meminta kepala daerah untuk mendorong pembentukan layanan pengaduan warga di setiap daerah.

"Nih, dari Indramayu, Pak Lucky (Bupati). Kalau di desanya dibuat layanan pengaduan seperti ini. Kalau di kecamatannya dibuat layanan pengaduan seperti ini, kalau di kabupatennya dibuat layanan pengaduan seperti ini, maka masalah seperti ini bisa diselesaikan di daerahnya masing-masing, tidak mesti menumpuk harus ke gubernur," ucap Dedi.

Dedi menambahkan, inilah yang menjadi semangat dari Gerakan Rereongan Sapoe Sarebu, yakni gotong royong warga menyisihkan Rp 1.000 per hari untuk membantu sesama yang membutuhkan.

"Tujuannya untuk membantu orang-orang yang mengadu seperti ini agar diselesaikan di desa, di kecamatan, dan di kabupatennya masing-masing dengan gerakan sosial warga," katanya.

Menurut Dedi, melalui rereongan ini, setiap tingkatan pemerintahan bisa membuat kotak bantuan bagi warga yang kesulitan.

"Jadi bukan ngumpulin uang buat gubernur. Di desanya bikin kotak untuk bantu warga yang susah. Di kecamatan bikin kotak untuk bantu warga yang susah. Di kabupaten, bupati wali kotanya bikin kotak untuk bantuan warga yang susah," tegasnya.

Ia berharap, dengan sistem gotong royong ini, berbagai persoalan sosial bisa cepat tertangani tanpa menunggu birokrasi panjang.

"Sehingga bisa diselesaikan di desanya masing-masing," katanya.

Dedi meminta petugas untuk mencatat dan menangani keluhan warga tersebut.

"Nanti ditangani ibu ya, nanti diletakkan di situ, tapi antre, kasihan petugasnya karena terlalu banyak. Terima kasih," tuturnya.