Dedi Mulyadi Luncurkan Pos Pelayanan Pengaduan di Gedung Sate Bandung

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, resmi membuka pos pelayanan pengaduan masyarakat di Balai Pananggeuhan, Gedung Sate, Kota Bandung, pada Senin (6/10/2025).

Layanan ini akan beroperasi setiap hari kerja dari pukul 08.00 hingga 16.00 WIB, bertujuan sebagai wadah bagi warga untuk menyampaikan keluhan dan permohonan bantuan secara langsung kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Sejumlah warga terlihat datang sejak pagi, termasuk Didi Mahdi (73) yang datang bersama istrinya dari Padasuka, Kota Bandung.

Didi mengaku telah mengunjungi Gedung Sate sebanyak tiga kali.

Ia berharap mendapatkan kebijaksanaan dari gubernur karena menjadi korban penipuan yang mengatasnamakan Dedi Mulyadi.

“Ke sini sudah tiga kali. Saya minta kebijaksanaan dari bapa gubernur, untuk bayar utang ke rentenir,” ungkap Didi saat berbincang dengan Kompas.com.

Didi menjelaskan, ia tertipu hingga Rp5 juta setelah tergiur dengan unggahan "Gebyar Hadiah dari Bapak Gubernur Dedi Mulyadi" di media sosial.

Ia percaya karena unggahan tersebut dilengkapi dengan pesan suara dan video call yang meniru sosok gubernur.

“Awalnya saya kasih Rp2,5 juta, terus diminta lagi sampai totalnya Rp5 juta. Akibatnya saya pinjam ke rentenir, tapi bunganya makin besar,” ujarnya.

Selain Didi, warga lain yang juga mengunjungi pos tersebut adalah Ai Rosita (55) dari Batununggal, Kota Bandung.

Ai datang untuk meminta bantuan biaya pendidikan anaknya.

“Ya mudah-mudahan bisa mendapatkan bantuan untuk pendidikan anak saya minimal sampai lulus SMA dan berharap bisa bertahan hidup. Saya seorang janda, kerja sebagai buruh cuci, penghasilan pas-pasan,” kata Ai.

Ai menambahkan, pelayanan di Balai Pananggeuhan berlangsung cepat dan mudah.

“Pelayanan ini tidak ribet, kurang dari 15 menit sudah dapat surat tanda terima dan nomor pelayanan. Katanya nanti warga akan dihubungi langsung untuk tindak lanjutnya,” ujarnya.

Dengan dibukanya pos pelayanan ini, diharapkan dapat memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan meningkatkan interaksi antara pemerintah dan warga.