Dari 1.499 Pesantren di Bogor Baru 39 yang Kantongi Izin PBG

BOGOR, KOMPAS.com - Tragedi ambruknya Pondok Pesantren (Ponpes) di Sidoarjo, Jawa Timur, yang menewaskan puluhan orang, disorot berbagai pihak.

Kasus ini mengungkapkan masalah serius dalam tata kelola pembangunan lembaga sosial-keagamaan di Indonesia.

Berdasarkan data nasional, dari total 42.433 Ponpes di seluruh Indonesia, hanya 50 Ponpes yang tercatat mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), yang sebelumnya dikenal sebagai Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Bogor, yang merupakan daerah dengan jumlah pesantren terbanyak di Jawa Barat.

Dari total 1.499 pondok pesantren di Kabupaten Bogor, hanya 39 yang memiliki atau telah mengajukan izin PBG.

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Eko Mujiarto menyatakan, sebagian besar pesantren di wilayahnya masih beroperasi tanpa PBG dan belum pernah mengajukan izin tersebut.

“Untuk Kabupaten Bogor, saat ini sebagian besar memang masih banyak pondok pesantren yang belum mengajukan PBG,” kata Eko kepada Kompas.com di Cibinong, Rabu (8/10/2025).

Eko menjelaskan, berdasarkan data administrasi DPKPP dari tahun 2012 hingga 2025, hanya 39 pesantren yang tercatat mengajukan PBG.

Hingga kini, tidak ada pengajuan baru dari lembaga pendidikan keagamaan tersebut.

“Untuk permohonan yang sedang mengajukan berdasarkan data administrasi saat ini belum ada yang mengajukan kembali,” ujarnya.

Rendahnya angka kepemilikan PBG di kalangan pesantren menjadi perhatian serius, mengingat banyak bangunan yang digunakan sebagai asrama santri dan ruang belajar.

Izin PBG sangat penting untuk memastikan bangunan aman, kuat, dan laik fungsi, agar tidak membahayakan penghuninya, terutama bagi pesantren yang memiliki asrama dan bangunan bertingkat.

Eko menambahkan, DPKPP memiliki Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penataan Bangunan yang secara rutin melakukan pengawasan lapangan terhadap bangunan berizin maupun tanpa izin, termasuk pondok pesantren.

Setiap kecamatan memiliki pengawas lapangan yang ditugaskan UPT untuk memantau kondisi fisik bangunan di wilayah kerjanya.

Apabila ditemukan pesantren yang belum memiliki izin bangunan, pengawas akan melayangkan surat teguran kepada pengelola agar segera mengurus perizinan.

Tim Profesi Ahli (TPA) dari DPKPP kemudian akan melakukan pemeriksaan teknis yang mencakup aspek keamanan, arsitektur, dan struktur bangunan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

“Ini agar tidak terjadi bahaya bangunan roboh atau bencana pada penggunanya setelah itu diwajibkan bagi pemilik bangunan (pesantren) mengurus SLF (Sertifikat Laik Fungsi),” ungkapnya.

Bentuk Tim Ahli Bangunan Bersertifikat

Sebagai tindak lanjut, Eko mengungkapkan, DPKPP akan membentuk tim teknis tenaga ahli bangunan bersertifikat untuk membantu pondok pesantren melengkapi persyaratan teknis pengajuan PBG.

“Dengan memperhatikan banyaknya pesantren yang bangunannya tidak memperhatikan konstruksi, kami akan membentuk tim ahli bangunan yang bersertifikat dan dibiayai APBD,” ujar Eko.

Tim tersebut akan bertugas mendampingi pesantren dalam penyusunan dokumen teknis, termasuk penilaian kekuatan dan keamanan struktur bangunan sebelum dinilai oleh Tim Profesi Ahli.

Diharapkan langkah ini dapat mempercepat proses legalisasi bangunan pesantren sekaligus meningkatkan standar keselamatan konstruksi di lembaga pendidikan keagamaan.

Pemkab Bogor berkomitmen untuk memastikan seluruh bangunan pesantren di Kabupaten Bogor aman dan memenuhi ketentuan sesuai PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung.

"Bahwa dengan melihat bangunan Pondok Pesantren yang ada untuk memperoleh kepastian bangunan laik atau tidaknya, DPKPP akan menyegerakan tim ahli bangunan yang bersertifikat untuk mengecek dan mengkaji kekuatan bangunan pondok pesantren yang tersebar di Kabupaten Bogor sebagai bahan memperoleh PBG," pungkasnya.