TKD Jabar Dipangkas Rp 2,4 Triliun, Dedi Mulyadi: Kami Hanya Siapkan Air Putih, ATK Potong 75 Persen

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa program pembangunan di wilayahnya akan tetap berjalan meskipun dana transfer daerah (TKD) dari pemerintah pusat mengalami pemotongan Rp 2,458 triliun. 

Untuk menutupi kekurangan anggaran yang terjadi, Dedi berencana melakukan efisiensi besar-besaran, termasuk memotong biaya perjalanan dinas dan efisiensi penggunaan listrik agar dana tersebut dapat dialihkan ke program-program prioritas.

"Provinsi Jawa Barat mengalami pengurangan dana transfer daerah nanti di tahun 2026 sebesar Rp2,458 triliun. Sedangkan kabupaten kotanya kurang lebih Rp2,7 triliun," ungkap Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Sabtu (11/10/2025).

Dedi menjelaskan, pemotongan dana tersebut merupakan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah.

Ia menekankan, jika Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap menggunakan pola anggaran lama, maka pembangunan akan terhenti.

Pangkas Kegiatan Rutan Pemerintahan

Oleh karena itu, Dedi memilih untuk melakukan penyesuaian dengan memangkas berbagai kegiatan rutin pemerintahan.

"Dengan cara memotong, menghilangkan berbagai kegiatan rutin pemerintah. Misalnya kegiatan perjalanan dinas, ya sekarang saya akan memotong sampai 75 persen dari kebiasaan perjalanan dinas pemerintah Provinsi Jawa Barat," kata Dedi.

Lebih lanjut, Dedi menyatakan bahwa belanja alat tulis kantor (ATK) akan dihilangkan sebesar 75 persen, dan penggunaan media digital serta internet akan dibatasi.

Ia menegaskan bahwa penggunaan barang-barang elektronik dan media digital hanya diperbolehkan untuk kepentingan dinas.

"Nanti kebiasaan itu akan kami hapuskan. Kami hanya akan menyiapkan air putih saja. Jadi nanti kalau bertamu ke provinsi hanya minum air putih," ucap mantan Bupati Purwakarta tersebut.

Meskipun dana transfer daerah berkurang, Dedi memastikan bahwa belanja pembangunan untuk kepentingan masyarakat tetap akan meningkat.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan peningkatan anggaran pembangunan jalan dari Rp3 triliun menjadi Rp3,5 triliun, rehabilitasi sekolah hingga Rp1 triliun, serta pemasangan listrik bagi masyarakat miskin sebesar Rp500 miliar.

"Belanja pembangunannya tetap akan berjalan, bahkan lebih meningkat dibanding tahun 2026," pungkasnya.