Dedi Mulyadi Jelaskan Alasan Masih Ada Dana Rp 2,5 Triliun di Kas Daerah

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan alasan masih adanya kas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang tersimpan di bank dalam bentuk giro.

Meskipun Jabar merupakan provinsi dengan serapan belanja dan pendapatan tertinggi di Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mantan Bupati Purwakarta itu mencontohkan proyek pembangunan jalan senilai Rp 1 triliun yang akan dibayarkan secara bertahap melalui tiga termin.

"Yang Rp 1 triliun itu tidak langsung dibayarkan begitu kontrak dibayarkan. Maka dibagi menjadi tiga termin. Ada termin pertama biasanya 20-30 persen, kemudian termin kedua, termin ketiga," ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Kamis (23/10/2025).

Menurutnya, kondisi tersebut merupakan bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang diatur dengan sistem termin pembayaran agar pembangunan tetap terkendali.

"Kalau diberikan uang langsung, bagaimana kalau nanti uangnya diserap tapi pekerjaannya tidak ada? Ini akan menjadi masalah hukum bagi penyelenggara kegiatan seperti kepala PU," katanya.

Dedi juga menjelaskan soal praktik penyimpanan dana daerah dalam bentuk deposito on call yang masih diperbolehkan di sejumlah daerah.

"Memang di provinsi, di kabupaten, dan kota, ada yang disebut dengan penyimpanan deposito on call, yaitu uang yang tersedia di kas daripada di giro sangat rendah bunganya, lebih baik disimpan di deposito," tuturnya.

Ia menegaskan bahwa deposito on call tersebut bersifat fleksibel dan dapat dicairkan kapan pun untuk kebutuhan pembangunan.

"Kemudian bunganya itu menjadi pendapatan lain-lain yang itu juga bisa menjadi modal pembangunan pemerintah daerah, tidak lari ke perorangan, kembali lagi ke kas daerah," terang Dedi.

Dedi memastikan dana kas daerah Jawa Barat dikelola di Bank Jabar Banten (BJB) dalam bentuk giro, bukan deposito.

Ia menilai penyimpanan dana di giro menjadi pilihan paling aman dan transparan, meskipun suku bunganya rendah.

"Kalau hari ini juga nyimpen di giro juga dianggap rugi, ya barangkali tidak mungkin juga kan pemerintah daerah nyimpen uang di kasur atau di lemari besi kan. Itu justru lebih rugi lagi," kata Dedi.

Namun, yang terpenting dalam pengelolaan keuangan daerah bukan hanya serapan anggaran, tetapi manfaat yang dirasakan masyarakat.

Pemprov Jabar berkomitmen mengutamakan penggunaan anggaran untuk kegiatan pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi publik.

Dedi menargetkan saldo kas daerah Jawa Barat pada akhir tahun 2025 bisa turun signifikan seiring percepatan penyerapan anggaran.

"Kalau hari ini masih ada angka 2,5 triliun, nanti di tanggal 30 Desember jumlah itu akan menyusut. Saya berharap saldonya bisa di bawah angka Rp 2,5 triliun. Tidak di bawah angka Rp 50 miliar. Nuhun-nuhun kalau saldonya 0," pungkasnya.