Siapkan Relokasi Ribuan Warga Bantaran Sungai, Dedi Mulyadi: Agar Tak Jadi Beban Terus-menerus

BANDUNG, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menyiapkan relokasi besar-besaran bagi warga yang tinggal di bantaran sungai di wilayah Kabupaten Bandung.

Langkah ini menjadi respons atas banjir berulang yang terus membebani pemerintah daerah, terutama saat curah hujan tinggi.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, relokasi menjadi solusi jangka panjang untuk memutus siklus banjir yang setiap tahun menenggelamkan kawasan padat penduduk tersebut.

"Relokasi ini agar tidak menjadi beban secara terus-menerus. Bupati Bandung kan pusing kalau setiap musim hujan air naik. Permukaan tanah Bandung ini sekarang sudah sangat di bawah permukaan laut," ujar Dedi saat ditemui di Kantor Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Rabu (10/12/2025).

Siapkan 2 Skema

Menurut Dedi, pemerintah menyiapkan dua skema.

Pertama, penyediaan rumah kontrakan untuk hunian sementara.

Kedua, pembangunan lokasi relokasi permanen oleh Pemprov Jabar dan Pemkab Bandung.

"Solusinya, sekarang carikan rumah kontrakan sambil Pemprov dan Pemkab menyiapkan tempat relokasi. Setelah itu, sungainya diperlebar agar ketika air meluap tidak lagi berdampak ke permukiman," katanya.

Selain pelebaran sungai, pemerintah juga menyiapkan pembangunan embung sebagai penahan dan pengatur volume air di wilayah Bandung bagian selatan.

Infrastruktur ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang mengurangi risiko banjir.

Dedi memastikan bahwa relokasi tidak hanya menyasar satu titik, tetapi seluruh kawasan yang berada di garis rawan bantaran sungai.

Untuk wilayah Dayeuhkolot dan sekitarnya, pendataan awal menunjukkan 292 warga akan segera direlokasi.

Angka itu diperkirakan bertambah karena sejumlah wilayah lain, termasuk RW 9, masih dalam proses pendataan oleh pemerintah daerah.

"Yang ini 292 warga. Nanti tempat lain masih ada, seperti RW 9, belum selesai. Pokoknya seluruh wilayah yang ada di bantaran sungai akan kami relokasi," kata Dedi.

Pemprov, menurut Dedi, tidak membatasi jumlah warga yang akan dipindahkan.

Seluruhnya akan diikutsertakan, berapa pun angkanya.

"Kalau ada 1.000, ya 1.000-nya kami relokasi. Ada 2.000, 2.000 kami relokasi," ujarnya.

Rencana relokasi massal ini sekaligus menandai perubahan pendekatan pemerintah dalam penanganan banjir di Bandung Selatan.

Selama beberapa tahun terakhir, penanganan lebih banyak dilakukan dalam bentuk evakuasi dan bantuan darurat.

Kali ini, pemerintah ingin fokus pada pengurangan risiko bencana.

Di sisi lain, Pemkab Bandung tengah memastikan ketersediaan hunian sementara sehingga warga tidak terkatung-katung selama proses pembangunan lokasi relokasi permanen.

Dengan kondisi permukaan tanah yang terus menurun dan kawasan yang semakin rawan genangan, Pemprov menilai langkah relokasi sudah tidak dapat ditunda lagi.

"Kalau tidak dilakukan sekarang, kita akan terus menghadapi persoalan yang sama setiap tahun," kata Dedi.