Kasus Kekerasan atas Perempuan Marak, Ridwan Kamil: Pusat Segera Sahkan RUU PKS

Kompas.com - 30/12/2021, 16:59 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendesak pemerintah pusat segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).

Hal itu ia katakan menanggapi maraknya kasus kekerasan seksual yang menyerang perempuan belakangan ini.

Baca juga: Darurat Kekerasan Seksual, Ibu-ibu di Aceh Desak Revisi Pasal pada Qanun Jinayat

"Saya sangat mendukung karena si KUHP-nya terlalu tumpul jadi gak spesifik ngasih hukumannya tidak bikin jera," kata Emil, sapan akrabnya, di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (30/12/2021).

Menurut Emil, RUU PKS akan membuat hukuman terhadap pelaku bisa lebih tajam dan memberi efek jera.

"Dengan adanya UU PKS itu membuat hukuman lebih tinggi, lebih tajam, lebih komprehensif sehingga kapoknya lebih kuat. Makanya saya bingung kenapa gak diketok palu saja," kata dia.

Ia menjelaskan, RUU PKS sangat dibutuhkan karena ada kesan kekosongan dukungan hukum. RUU PKS, kata Emil, sangat dibutuhkan dalam kondisi saat ini.

"Pada saat negara ini mengalami kekosongan dukung hukum, maka bolong itu harus cepat ditutupi. Kalau cara menutup itu dengan cara membuat undang-undang yang lebih kuat, tajam dan keras, saya sangat setuju. Nah UU PKS itu menurut saya sangat dibutuhkan, makanya kami di daerah agak kecewa kenapa tidak segera," tuturnya.

Terkait adanya tindak kekerasan seksual kepada perempuan dan anak yang terjadi di Jabar belakangan ini, Emil menilai perlu adanya komitmen semua pihak untuk membahas hal tersebut secara komprehensif.

"Pertama, yang namanya kriminalitas adalah kriminalitas. Jadi bagaimanapun sistemnya yang namanya kriminalitas selalu ada. Sehingga penyelesaian ujungnya ada di kepolisian, penyelesaian awalnya harus duduk bersama antara seluruh pemangku kepentingan," paparnya.

Bila perlu, kata Emil, edukasi seksual termasuk pola kejahatamnya bisa dibahas secara gamblang dalam kurikulum pendidikan.

"Termasuk apakah pendidikan terkait masalah seksual itu perlu secara resmi diajarkan termasuk risiko dan kejahatannya di sekolah-sekolah sehingga mereka jangan dikagetkan oleh fenomena sosial di luar sekolah yang di sekolahnya tidak disiapkan benteng meresponsnya. Kalau isunya pendidikan ya ini tanggung jawab bersama dari pemerintah daerah, pusat," jelasnya.

Baca juga: Menteri PPPA: Kasus Kekerasan Seksual Ibarat Fenomena Gunung Es

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ibu TKW di Cianjur Surati Jokowi Adukan Pembunuhan Anaknya di Arab Saudi yang Tak Terungkap

Ibu TKW di Cianjur Surati Jokowi Adukan Pembunuhan Anaknya di Arab Saudi yang Tak Terungkap

Bandung
Zimbeul, Racikan Miras Oplosan yang Tewaskan 8 Orang d Karawang, Dijual Rp 25.000 Per botol

Zimbeul, Racikan Miras Oplosan yang Tewaskan 8 Orang d Karawang, Dijual Rp 25.000 Per botol

Bandung
Anggota DPRD Kota Bandung Bikin Surat ke Disdik Jabar, 'Titip' Siswa Masuk ke SMK Negeri

Anggota DPRD Kota Bandung Bikin Surat ke Disdik Jabar, "Titip" Siswa Masuk ke SMK Negeri

Bandung
Prakiraan Cuaca di Bandung Hari Ini, 25 Juni 2022: Hujan Sedang hingga Berawan

Prakiraan Cuaca di Bandung Hari Ini, 25 Juni 2022: Hujan Sedang hingga Berawan

Bandung
Prakiraan Cuaca di Bogor Hari Ini, 25 Juni 2022: Pagi Berawan, Malam Hujan Ringan

Prakiraan Cuaca di Bogor Hari Ini, 25 Juni 2022: Pagi Berawan, Malam Hujan Ringan

Bandung
Disperindag: 2 Tahun Terakhir, Tak Ada Perusahaan Hengkang dari Karawang

Disperindag: 2 Tahun Terakhir, Tak Ada Perusahaan Hengkang dari Karawang

Bandung
Cerita Pasangan Petani Sukabumi Nabung di Celengan 20 Tahun untuk Naik Haji Tahun Ini

Cerita Pasangan Petani Sukabumi Nabung di Celengan 20 Tahun untuk Naik Haji Tahun Ini

Bandung
Renovasi Ruang Kerja Bupati Bandung Capai Rp 2 Miliar, LPSE Diminta Berhati-hati soal Lelang

Renovasi Ruang Kerja Bupati Bandung Capai Rp 2 Miliar, LPSE Diminta Berhati-hati soal Lelang

Bandung
Polisi Buru Pemodal Pembuatan Miras Oplosan yang Tewaskan 8 Orang di Karawang

Polisi Buru Pemodal Pembuatan Miras Oplosan yang Tewaskan 8 Orang di Karawang

Bandung
Miras Oplosan yang Tewaskan 8 Orang di Karawang Dijual Rp 25 Ribu per Botol

Miras Oplosan yang Tewaskan 8 Orang di Karawang Dijual Rp 25 Ribu per Botol

Bandung
Soal Rumah Dinas Sahrul Gunawan Bocor 3 Bulan, Bagian Umum Setda: Baru Dilaporkan 6 Juni, Ada 'Miss' Komunikasi

Soal Rumah Dinas Sahrul Gunawan Bocor 3 Bulan, Bagian Umum Setda: Baru Dilaporkan 6 Juni, Ada "Miss" Komunikasi

Bandung
Dianggap Makar, 3 'Jenderal' NII Divonis 4,5 Tahun dan 1,5 Tahun Penjara

Dianggap Makar, 3 "Jenderal" NII Divonis 4,5 Tahun dan 1,5 Tahun Penjara

Bandung
1.716 Mahasiswa Baru Lolos ITB Jalur SBMPTN, Ini Link Daftar Ulangnya

1.716 Mahasiswa Baru Lolos ITB Jalur SBMPTN, Ini Link Daftar Ulangnya

Bandung
8 Orang Tewas karena Pesta Miras di Karawang, 3 Orang Jadi Tersangka

8 Orang Tewas karena Pesta Miras di Karawang, 3 Orang Jadi Tersangka

Bandung
8 Orang di Karawang Tewas Seusai Pesta Miras Oplosan

8 Orang di Karawang Tewas Seusai Pesta Miras Oplosan

Bandung
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.