PDIP Jabar Khawatir Kenaikan Harga BBM Subsidi Sebabkan Inflasi Tak Terkendali

KOMPAS.com - PDI Perjuangan Jawa Barat menyatakan tidak setuju dengan rencana kenaikan harga BBM subsidi.

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat, Ono Surono, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) PDI Perjuangan Jawa Barat yang meliputi wilayah Kota Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta. 

Diwartakan jabar.tribunnews.com, Sabtu (27/08/2022), Ono mengatakan, kenaikan harga BBM dikhawatirkan akan memicu inflasi tidak terkendali yang membebani rakyat.

"Harga kebutuhan pokok melambung lantaran biaya produksi yang mengalami kenaikan," ujar Ono.

Baca juga: Kenaikan Harga BBM Belum Jelas, Pengamat: Jangan Ada Dusta di Antara Kita

Ono mengingkatkan, dalam pidato di Sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus 2022, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa APBN 2022 Semester I masih surplus sehingga masih sanggup memberikan subsidi energi hingga Rp502 Triliun.

Di samping itu, Ono menyebutkan, harga minyak dunia pun sedang turun di bawah 100 dolar AS per barel, padahal asumsi ICP dalam APBN di angka 100 dolar AS per barel.

Saran PDI Perjuangan Jawa Barat

Menurut Ono, yang seharusnya lebih diperhatikan oleh pemerintah adalah aturan penyaluran BBM subsidi agar benar-benar digunakan oleh rakyat yang berhak.

"(Pemerintah) memastikan penyaluran BBM Subsidi untuk kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan produksi dan distribusi skala rakyat dan berkaitan dengan pangan dan bahan-bahan pokok lainnya, seperti kegiatan pada sektor pertanian, perikanan dan umkm. Sehingga, subsidi sebesar Rp 502 triliun tepat sasaran," jelas anggota Komisi IV DPR RI ini.

Baca juga: Harga Sembako Bisa Ikut Naik Setelah Kenaikan Harga BBM, Pengamat: Pemerintah Harus Kendalikan

Ono memastikan bahwa rekomendasi ini akan disampaikan pada Rakerwil PDI Perjuangan di wilayah lainnya.