Kerap Timbul Masalah, BPN Jabar Imbau Desa Daftarkan Aset Tanah

KARAWANG, KOMPAS.com - Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Barat mengimbau pemerintah desa segera mendaftarkan aset tanah milik desa.

Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Barat Dalu Agung Darmawan meminta pendaftaran aset itu melalui program pendaftaran tanah sistematif lengkap (PTSL) agar tersertifikasi

"Aset Desa itu harus segera didaftarkan (sertifikasi bidang tanah), agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat," kata Dalu dalam Sosialisasi Program Strategis Kementerian ATR/BPN di Hotel Swisbellin Karawang, Jumat (16/9/2022).

Baca juga: Tanah Bergerak di Bojong Koneng, Pemkab Bogor Tetapkan Status Tanggap Darurat

Imbauan itu bukan tak berdasar. Dalu menyebut, aset desa kerap menjadi masalah, ketika secara pengelolaannya tidak tertib administrasi.

"Itu kemungkinan yang terjadi di lapangan yang bermasalah ini lahan milik Desa," ujarnya

Dalu mengatakan, pendaftaran sertifikasi bidang tanah milik desa bisa dilakukan melalui program PTSL. Hal ini dinilai akan mmeudahkan pihak desa.

Dari seluruh tanah yang ada di Jawa Barat, baru 60 persen dari 22 juta bidang tanah yang sudah tersertifikasi.

Dalam kurun waktu tahun 2022, pihaknya berhasil mencatat, pendaftaran sertifikasi bidang tanah di Provinsi Jawa Barat mencapai 1,3 juta bidang tanah yang telah tersertifikasi.

"Ini jadi PR buat kita," ujar Dalu.

Pada sosialisasi itu, seorang warga asal Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur menanyakan perihal jika satu bidang tanah terdapat dua sertifikat. Hal ini bermasalah saat akan akan dilakukan proses jual beli.

Menjawab pertanyaan soal dobel kepemilikan itu, Dalu meminta warga tersebut langsung datang ke Kantor BPN Karawang.

Baca juga: Tanah Bergerak di Bojong Koneng Bogor, 18 Rumah Rusak

Persolan tersebut, kata dia, harus didiskusikan di Kantor BPN. Sebab harus dilihat secara utuh. Termasuk fisik lahannya.

"Datang ke kantor biar klir," kata dia.

BPN Karawang misalnya, membuka layanan pada Sabtu dan Minggu hingga pukul 12.00 WIB. Tujuannya untuk melayani warga yang mengurus dokumen pertanahan secara langsung, tanpa kuasa.