Sopir Ambulans Berstiker Nasdem yang Lawan Arus di Puncak Bogor Didenda Rp750.000, Ambulans Ditahan

KABUPATEN BOGOR, KOMPAS.com - Seorang sopir ambulans berstiker Partai Nasdem yang melawan arus lalu lintas di Jalur Puncak Bogor, Jawa Barat, dihukum denda Rp 750.000.

Sopir ambulans bernama Agus itu melawan arus sambil membunyikan sirine membawa iring-iringan bus dan mobil berisi rombongan gathering partai.

Kepala Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Kanit Turjawali) Lantas Polres Bogor, Ipda Ardian mengatakan, hukuman denda tersebut berdasarkan pada Pasal 287 UU LLAJ yang mengatur pelanggaran lalu lintas.

Baca juga: Ambulans Berstiker Nasdem Lawan Arus di Puncak Bogor, Ngaku Kirim Bantuan Gempa Cianjur Ternyata Family Gathering

Dengan melawan arus lalu lintas berbekal ambulans yang tidak peruntukannya, sopir dikenai tindak pidana berlapis karena melanggar lebih dari satu aturan pada undang-undang tersebut.

Pertama adalah Pasal 287 ayat (1) akibat melawan arus lalu lintas, dengan ancaman sanksi berupa kurungan maksimal 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00," bunyi pasal tersebut.

Baca juga: 5 Fakta Ambulans Berstiker Nasdem Lawan Arah di Bogor, Bohongi Polisi hingga Kawal Bus Family Gathering

Kedua, penyalahgunaan alat peringatan dengan bunyi dan sinar di jalan melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama. Ancaman sanksi kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

"Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang melanggar ketentuan mengenai penggunaan atau hak utama bagi Kendaraan Bermotor yang menggunakan alat peringatan dengan bunyi dan sinar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Pasal 106 ayat (4) huruf f, atau Pasal 134 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00," bunyi pasal tersebut.

Ardian menyebut, sanksi tilang itu dilakukan karena ternyata ambulans tersebut juga tak mengangkut pasien sakit, melainkan membawa rombongan gathering partai.

Oleh karena itu, pihaknya memberikan sanksi tilang sebagai dampak dari perbuatannya supaya tidak mengulangi lagi.

Petugas juga sudah memberi kertas tilang berwarna merah untuk kemudian disidang berkas pelanggarannya.

Lembar tilang merah itu menandakan bahwa pelanggar tersebut akan menghadiri sidang di pengadilan.

Pihaknya kini mengamankan ambulans tersebut untuk dijadikan barang bukti. Dengan begitu, ambulans berstiker Partai Nasdem otomatis ditahan selama enam bulan dan tidak bisa digunakan.

"Kalau di pengadilan berarti putusan hakim. Kita tidak masukin denda maksimal, namun kalau merujuk denda ini misalkan Pasal 287 (4) itu yang penyalahgunaan sirine kenanya kurang lebih maksimal Rp 250.000 dendanya. Untuk yang melawan arus denda maksimalnya Rp 500.000. Jadi total dendanya Rp750.000," beber Ardian

"Tapi kalau kita tidak ajukan dan harus membayar denda tilang kan otomatis tidak harus enam bulan, kan bisa kita keluarkan karena dia sudah menyelesaikan perkaranya," pungkas Ardian.