Ketua DPD Nasdem Indramayu Mengaku Dimintai Mahar Rp 3,5 M untuk Nyaleg, Kader Copot Atribut

KOMPAS.com - Kader Partai Nasdem di Indramayu, Jawa Barat, mencopot sejumlah atribut Partai Nasdem.

Dari video Kompas TV, tampak para kader melempar seragam, serta merobek spanduk dan stiker bergambar pimpinan Nasdem.

Baca juga: Nasdem: 3 Ketum Partai Koalisi Perubahan Setujui 1 Nama Cawapres Anies

Para kader juga berteriak menyatakan keluar dari Partai Nasdem.

Diketahui bahwa kericuhan itu terjadi di Kantor DPD Partai Nasdem Indramayu, Minggu (11/6/2023).

Baca juga: Puan-AHY Akan Bertemu, Nasdem Curiga PDI-P Punya Niat Buruk

Kericuhan bermula dari Ketua DPD Partai Nasdem Indramayu, Husen Ibrahim, yang kecewa karena berada di posisi nomor 1 di dapil 8 untuk pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Padahal, kata Husen, sebelumnya dia dijanjikan oleh Ketua DPW Jabar VII mendapatkan nomor urut 1.

"Kami menagih janji ketua DPW bahwa Jabar VIII untuk pencalegan DPR. Kami dijanjikan nomor urut 1, tetapi sampai sekarang tidak menjadi kenyataan. Dari bocoran, kami diposisikan nomor urut 3," kata Husen.

Husen mengaku dirinya malah dimintakan mahar lebih dari Rp 3,5 miliar apabila mau pindah ke nomor urut 2.

"Saat kami mempertanyakan masalah nomor urut 3, DPW lakukan rapat dan memutuskan saya boleh dipindah ke nomor urut 2 dengan catatan Rp 3,5 miliar harus disiapkan sebagai kompensasinya," jelasnya.

Imbasnya, pendukung Husen mundur massal dari Partai Nasdem. Mereka kecewa dengan ketua dewan pimpinan pusat Partai Nasdem.

Bantah minta mahar Rp 3,5 miliar

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Nasdem Jabar, Rajiv membantah adanya praktik jual beli nomor urut calon anggota legislatif di Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, termasuk tudingan Husen.

"Nasdem dengan tegas membantah adanya politik mahar dan jual beli nomor urut di Jawa Barat termasuk di Indramayu," kata Rajiv dalam keterangan tertulis, Senin (12/6/2023), dikutip dari TribunJabar.id.

Rajiv meminta kepada Husen untuk membuktikan tuduhannya itu dalam waktu 1x24 jam.

Jika tidak bisa membuktikan DPW Partai Nasdem Jabar meminta mahar sebesar Rp 3,5 miliar, maka Husen akan dilaporkan ke polisi.

"Kita berikan waktu 1x24 jam. Jika Husen Ibrahim tidak dapat membuktikannya, maka akan dilaporkan secara hukum atas tuduhannya," kata Rajiv.